Esemka Dinilai Cerdas Menggarap Segmen Mobil Pikap di Indonesia

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebanyak 10 unit mobil Esemka Bima, di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Sebanyak 10 unit mobil Esemka Bima, di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Otomotif Bebin Djuana menilai langkah Solo Manufaktur Kreasi atau Esemka memasarkan mobil pikap di Indonesia sebagai solusi jitu untuk memngatasi persoalan minimnya kendaraan komersil di Indonesia.

    "Saya masih ingat, pernah (ada kebutuhan) waiting list sampai tiga bulan untuk mobil komersil. Makanya, saya bilang Esemka itu smart banget, dia mulai dengan pikap," ujarnya.

    Coba bayangkan luas Indonesia kata Bebin, dari Sabang sampai Merauke, itu sama besar dan luasnya ujung barat pantai Amerika dengan ujung timur Amerika. Belum lagi, ada sekitar 260 jutaan manuasi yang punya kebutuhan untuk bergerak atau menjalankan aktivitas dengan kendaraan komersil.

    "Sekarang kita berpikir sampai ke desa-desa. Masyarakat perlu mengantar indomie, kopi saset, hasil agriculuture, dan macam-macam. Nah, itu mau antar pake apa, pake becak atau kuda? Kan tidak, kita butuh pikap,"ujarnya.

    Jadi menurutnya untuk saat ini, rasanya sudah penting memikirkan bagaimana pasar otomotif di pelosok. Sebab, kebutuhan kendaraan bukan hanya di Pulau Jawa yang di atas kertas memiliki pasar signifikan tetapi berbagai wilayah di Indonesia.

    "Jawa aja babak belur kok kalau bicara pikap. Apalagi kebutahan logisitik kita itu meningkat. jadi apapunlah mau motor mau roda empat. Lagian ada merek-merek juga kan yang bertahan dengan pikap,"ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.