TEMPO.CO, Jakarta - Program mobil Low Cost Green Car (LCGC) atau dikenal juga kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) pada 2013 menjadi penggebrak dalam 1 dekade terakhir. Namun, hingga pengujung dekade, program ini tak sesuai harapan.
Pada 23 Mei 2013, Presiden ke-6 Republik Indonesia Soesilo Bambang Yoedhoyono menekan beleid Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Barang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Beleid ini menjadi pintu masuk KBH2 sebagai mobil murah dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen. Program ini diharapkan dapat memperluas pasar mobil di Indonesia dengan menciptakan segmen baru.
Kementerian Perindustrian kemudian merilis petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan KBH2 pada Juli 2013 melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.
Kebijakan itu direalisasikan oleh pabrikan dalam 2 bulan setelahnya. Kala itu Toyota dan Daihatsu merilis dua mobil KBH2 pertama di Indonesia, yakni Daihatsu Ayla dan Toyota Agya. Honda dan Suzuki mengekor dengan meluncurkan Honda Brio Satya dan Suzuki Karimun Wagon R tak lama kemudian.
Pada tahun pertamanya, total KBH2 terjual sebanyak 51.180 unit dengan pangsa pasar 4 persen dari total penjualan sebanyak 1,22 juta unit. Kala itu, dengan hanya empat model yang tersedia, penjualan per bulan mencapai belasan ribu unit.
Setahun berselang, penjualan mobil murah ini semakin menunjukkan tren positif dengan masuknya Datsun sebagai pemain baru dengan model Go dan Go+. Total penjualan KBH2 pada 2014 mencapai 172.120 unit, menguasai 14 persen pasar domestik.
Penjulaannya terus meningkat dalam tahun-tahun selanjutnya, hingga mencapai rekor lompatan pertumbuhan penjulann tertinggi pada 2016, sebesar 50,33 persen secara tahunan. Kala itu pabrikan melego 235.171 unit KBH2. Namun pada 2019, penjualan mobil ini menyusut bahkan salah satu pabrikan Datsun memilih menutup produksi pada 2020.
Karimun Wagon
Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses International Tbk. Subronto Laras menjelaskan pada muanya industri otomotif diharapkan dapat tumbuh tinggi selepas 2010. Program KBH2 juga diharapkan mampu berperan penting dalam memperluas pasar mobil di Tanah Air. Namun, resesi ekonomi global pada 2008—2009 menjadi batu sandungan.
Dia juga menilai program KBH2 rupanya tidak terlalu optimal dalam memperluas pasar mobil domestik. Menurutnya, KBH2 tidak benar-benar memapu menjadi kendaraan pilihan bagi para pembeli baru karena harganya yang cenderung terus meningkat.
Namun, dia menuturkan kenaikan harga KBH2 juga bukanlah semata-mata keinginan pabrikan. Hal itu dilakukan karena masih banyak komponen yang tidak bisa disuplai oleh pemasok lokal. Masih banyaknya komponen yang diimpor membuat harga mobil ini tidak dapat semurah yang diharapkan
Di sisi lain, selera konsumen KBH2 juga mengalami pergeseran. Mobil yang tadinya diharapkan menjadi mobil sederhana dengan harga murah, mendapatkan sejumlah tambahan fitur yang membuat harganya ikut meningkat.
“Akhirnya yang mau dibikin mobil sederhana tidak berhasil juga, artinya masyarakat juga sudah berubah. Target pasarnya kan masuk ke first time buyer, masuk ke milenial, yang dibutuhkannya mobil keren, jadinya lebih mahal. Makanya harga KBH2 sudah mahal sekarang,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Mantan Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan kurang berdampaknya KBH2 dalam memperluas pasar disebabkan oleh segmentasinya yang terlalu berhimpitan dengan mobil multiguna kecil.
“Orang malah lompat ke KBH2 karena murah. Segmentasinya terlalu dekat [dengan low MPV] dan harganya beda jauh. Harusnya dibuat yang basic sekali, dan harganya yang menarik, jadi orang membeli karena memang murah dan basic. Tapi yang terjadi adalah cannibal each other. Ada penambahan [pasar] tapi tidak berarti,” katanya.
BISNIS
