Kasus Carlos Ghosn, Jepang Denda Nissan Rp 320 Miliar

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Nissan Motor Carlos Ghosn meninggalkan Rumah Detensi Tokyo di Tokyo, Jepang 25 April 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo

    Mantan Ketua Nissan Motor Carlos Ghosn meninggalkan Rumah Detensi Tokyo di Tokyo, Jepang 25 April 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Regulator keuangan Jepang telah memerintahkan Nissan Motor Co untuk membayar 2,42 miliar yen atau sekitar Rp320 miliar sebagai denda karena remunerasi mantan ketua dewan manajemennya Carlos Ghosn dan eksekutif lainnya yang tidak dilaporkan selama bertahun-tahun.

    Denda tersebut adalah yang tertinggi kedua yang diberlakukan oleh Badan Layanan Keuangan, setelah 7,37 miliar yen pada 2015 yang dikenakan kepada Toshiba Corp untuk pemalsuan laporan keuangan, demikian mengutip Kyodo, Senin, 2 Maret 2020.

    Komisi Pengawas Pasar Modal dan Sekuritas merekomendasikan pada bulan Desember lalu bahwa Badan Pelayanan Keuangan (FSA) harus mendenda Nissan setelah mengajukan tuntutan pidana terhadap Nissan dan Ghosn pada tahun 2018.

    Badan pengawas sekuritas itu menuduh Ghosn dan Nissan melanggar undang-undang instrumen keuangan dengan melaporkan paket pembayaran Ghosn sekitar 9,1 miliar yen dalam delapan tahun hingga Maret 2018.

    Ghosn telah melarikan diri dari Jepang ke Lebanon pada akhir Desember 2019 ketika bebas dengan jaminan dan menunggu persidangan atas tuduhan tidak melaporkan remunerasi dan penyalahgunaan keuangan Nissan. Dia membantah semua tuduhan.

    Denda terbaru menargetkan remunerasi eksekutif perusahaan yang tidak dilaporkan selama empat tahun hingga Maret 2018, di mana undang-undang pembatasan belum berakhir.

    Nissan mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka akan mematuhi keputusan itu dengan tulus.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.