Bos Mitsubishi Nilai Regulasi ODOL 2023 Bisa Bikin Untung

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mitsubishi Fuso meluncurkan 6 truk baru di GIIAS 2019. 18 Juli 219. Tempo/Wawan Priyanto

    Mitsubishi Fuso meluncurkan 6 truk baru di GIIAS 2019. 18 Juli 219. Tempo/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kebijakan bebas truk Over Dimension dan Over Loading (regulasi ODOL) per 1 Januari 2023 dinilai akan berimbas pada peningkatan penjualan kendaraan komersial.

    Marketing Director Sales & Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor atau KTB, Duljatmono membenarkan, bahwa potensi permintaan kendaraan komersil akan lebih besar. Hanya saja, tidak terjadi dalam waktu dekat ini.

    "Pasti arahnya ke sana, itu (bebas truk ODOL) akan membangkitkan peluang untuk kebutuhan kendaraan yang lebih banyak. Tapi tidak dalam wakut dekat ini," ujarnya di Arena GIICOMVEC 2020.

    Terkait aturan ODOL sendiri, Duljatmono menegaskan bahwa KTB sudah siap mengikuti aturan. Sosialisasi terkait ODOL kepada sejumlah mitra bisnis KTB sudah dilakukan.

    Kalau tidak mengikuti aturan kata Duljatmono, maka KTB juga akan terkena imbasnya. Sebab saat ini, setiap truk wajib memiliki rear body standar. Di mana setiap unit wajib memiliki Surat Registrasi Uji Tipe atau SRUT.

    "Kalau gak standar, gak keluar izinnya, jadi mau tidak mau modelnya harus ikut aturan," kata dia.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan akan mulai menindak truk ODOL. Langkah pertama dengan melakukan pemantauan 24 jam di Jalur Tol Tqnjung Priok-Bandung mulai 9 Maret 2020.

    "Mulai Tanjung Priok, Cikampek, sampai ke Bandung itu sudah kita periksa lagi (truk ODOL) yang lewat jalan tol. Kita sudah siapkan, hari Senin (9 Maret) bersama Korlantas Polri, BPJT, dan Jasa Marga akan mulai melarang ODOL melewati jalan Tol dari Tanjung Priok sampai ke Bandung," ujarnya.

    Tak sampai di situ, Truk ODOL juga akan dilarang menyeberang pulau mulai 1 Mei 2020. Khususnya truk-truk yang kedapatan di Pelabuhan Bakaeuhuni, Merak, Gilimanuk, dan Ketapang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.