Mazda CX-5 Facelift Akan Dipersenjatai Mesin Baru

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mazda CX-5 facelift. Sumber: creative311.com

    Mazda CX-5 facelift. Sumber: creative311.com

    TEMPO.CO, Tokyo - Mazda CX-5 akan mendapat facelift dengan pembaruan pada sektor mesin. Kendaraan SUV ini akan menggunakan mesin SKYACTIV-G yang dilengkapi dengan gearbox manual, menggunakan teknologi penonaktifan silinder, yang sama dengan Mazda3 / CX-30 / MX- 5. SUV kelas menengah ini memiliki warna baru polymetal gray metallic yang akan dijual di Jepang dengan harga sekitar 3,63 juta yen sekitar Rp 546 juta untuk entri level dan sekitar 5,25 juta yen atau Rp 791 juta untuk kelas tertinggi.

    Pada bagian interior, layar pada tengah akan diubah, yang berarti monitor navigasi akan diperluas ke layar penuh untuk meningkatkan kenyamanan. Mazda CX-5 yang baru bergaya dan mudah dikendarai, yang menawarkan keseimbangan yang baik antara kenyamanan dan kendali saat berkendara.

    Interior Mazda CX-5 facelift. Sumber: creative311.com

    Di bagian mesin, Mazda CX-5 memiliki jajaran enam model bensin dan delapan model diesel, tetapi model SKYACTIV-G (2WD) yang ditingkatkan memiliki output maksimum 165ps, dan konsumen dapat memilih dari AT hingga MT, dan ada 3 nilai SE-L / Sport / GT Sport.

    Mesin diesel Mazda SKYACTIV-D (perpindahan 2.2L) juga tersedia dalam dua jenis: output maksimum 150ps (SE-L / Sport, 2WD saja) / 184ps (GT Sport, 2WD / 4WD). Transmisi dapat dipilih dari dua jenis, MT / AT.

    GT Sport kelas atas mendapat seperangkat velg aluminium perak 19 inci, kamera mundur, tailgate, kursi listrik 8 arah (hanya driver), kursi dengan jok kulit hitam, pemanas kursi depan, pemanas stir kemudi, 10 speaker Sistem audio dan display balutan warna hitam dari Bose sebagai perlengkapan standar.

    CREATIVE TREND


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.