Darurat Corona, Daihatsu Indonesia Terapkan Bekerja dari Rumah

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Daihatsu. (ADM)

    Daihatsu. (ADM)

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menerapkan kebijakan work from home (bekerja dari rumah) setelah wabah virus corona merebak dalam beberapa pekan terakhir di Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 23 Maret 2020 bagi karyawan di beberapa bagian dengan sistem split team dan koordinasi menggunakan digital meeting, sehingga operasional tetap bisa berjalan.

    Direktur Marketing ADM Amelia Tjandra mengatakan bahwa perusahaan prihatin dengan pandemi corona yang merebak secara global, termasuk di Indonesia. "Daihatsu melakukan segala usaha dalam memperioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan. Semoga wabah corona ini dapat segera berlalu, dan kita dapat beraktivitas secara normal kembali," kata Amelia dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Sabtu, 28 Maret 2020. 

    Amelia menjelaskan langkah-langah pencegahan penularan Covid-19 ini dilakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh karyawan ketika masuk area kerja, penyemprotan disinfektan di area kerja, dan juga karyawan yang akan masuk ke ruangan kantor, menjaga jarak dalam setiap kegiatan, bahkan saat istirahat makan siang juga di atur menjadi beberapa shift.

    Sementara itu, pada bagian penjualan dan servis, Daihatsu juga melakukan penyesuaian aktivitas. Pembelian Daihatsu juga dapat dilakukan via digital, yaitu melalui website dan aplikasi Astra Daihatsu Mobile.

    Astra Daihatsu Mobile memberikan layanan diantaranya adalah beli mobil Daihatsu, request test drive, dan Booking Service. Layanan service perawatan berkala kendaraan Daihatsu juga dapat dilakukan di rumah (Home Service) menggunakan DMS (Daihatsu Mobile Service) dengan menghubungi Daihatsu access di 1-500-898.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.