Mitsubishi Lancer dan Galant Akan Bangkit Lagi, Ini Buktinya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Galant. Sumber: autoindustriya.com

    Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Galant. Sumber: autoindustriya.com

    TEMPO.CO, ManilaMitsubishi tidak banyak memiliki model kendaraan dengan kapasitas 5 penumpang. Saat ini, Mitsubishi hanya memiliki model Mirage atau di negara tetangga ada juga model sedan disebut Attrage.

    Belum lama ini, ada kabar baik dari Mitsubishi dimana mereka akan kembali menghadirkan mobil legendarisnya yaitu Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Galant yang telah menghilang selama beberapa waktu. Hal ini setelah Mitsubishi fokus menggarap model SUV seperti Mitsubishi Pajero dan Outlander. Kabar tersebut muncul dari Filipina, dimana Mitsubishi telah mengajukan dua nama tersebut dalam pendaftaran merek dagang baru.

    Perusahaan mengajukan pendaftaran merek dagang untuk Mitsubishi Lancer pada 18 Maret. Hal tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak untuk menggunakan nama yang telah lama tidak dipakai. Hanya saja, masih ada keraguan tentang nasib model mobil 4 pintu ini yang akan dibangkitkan atau tidak. Pada 2015, dua model ini dinyatakan berhenti diproduksi tanpa ada penggantinya. Beberapa tahun kemudian, nama itu akan digunakan dengan Crossover dan baru-baru ini ada berita bahwa pintu Renault Megane 4 akan diracik ulang dengan nama Mitsubishi.

    Adapun nama Mitsubishi Galant didaftarkan di negara yang sama pada 24 Februari. Namun setelah pendaftaran tersebut belum ada kabar lagi soal mobil baru berjenis sedan ini. Ada kemungkinan Mitsubishi kembali mengandalkan aliansi menggunakan desain dari Nissan Altima dan Renault Talisman untuk didesain ulang. Kita tunggu langkah dari Mitsubishi untuk membangkitkan model legendaris ini.

    AUTOINDUSTRIYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.