Wabah Corona, Daihatsu Indonesia Kurangi Jam Kerja di Pabrik

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses perakitan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/ LCGC) Daihatsu Sigra di pabrik Astra Daihatsu Motor di Karawang Timur, 24 Agustus 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    Proses perakitan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/ LCGC) Daihatsu Sigra di pabrik Astra Daihatsu Motor di Karawang Timur, 24 Agustus 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Merespons imbauan pemerintah soal physical distancing, Astra Daihatsu Motors memutuskan untuk mengurangi jam kerja karyawan di pabrik terkait wabah corona. Oleh karena itu, karyawan pabrik ADM bisa tetap tinggal di rumah secara bergiliran. Upah karyawan juga tetap dibayar penuh.

    "Karyawan merupakan aset Daihatsu yang harus dilindungi. Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan optimal untuk karyawan di masa pandemi COVID-19,"ujar Corporate Planning & Communications Director PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra dalam keterangan persnya, Rabu, 1 April 2020.

    Semoga pandemi global virus corona ini, kata Amel sapaan akrabnya, segera berakhir. Tak terkecuali Indonesia yang jumlah korban positif covid-19 sudah mencapai 1.528 orang per 31 Maret 2020.

    Sebagai langkah antisipasi, Daihatsu telah melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan untuk melindungi dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Misalnya dengan membuat tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dijangkau karyawan agar lebih sering mencuci tangan. Suhu tubuh karyawan ADM juga dicek sebelum memasuki area pabrik.

    Selain itu, Astra Daihatsu Motor juga mengubah kebijakan fasilitas kesehatan. Di mana karyawan bisa melakukan pembelian vitamin secara bebas tanpa resep dokter. Tak hanya itu, tersedia juga fasilitas hotline 24 jam bagi karyawan yang ingin berkonsultasi atau bertanya kepada dokter ahli. Upaya-upaya itu disebut untuk memberi rasa aman bagi karyawan.

    Jika ada karyawan yang demam, mereka wajib masuk ke klinik yang sudah disediakan, dan apabila diperlukan, karyawan akan diberikan tes COVID-19 untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan positif terjangkit. Mereka juga bisa mendapat akses menuju rumah sakit dengan ambulance.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.