Corona, Honda Hentikan Aktivitas Pabrik Mobil Mulai 13 April 2020

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perakitan mobil di PT Honda Prospec Motor Karawang, Jawa Barat. TEMPO/Dasril Roszandi

    Perakitan mobil di PT Honda Prospec Motor Karawang, Jawa Barat. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menyatakan akan menghentikan kegiatan di pabrik pada 13 April 2020 karena pandemi virus corona. Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

    "Kami telah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan produksi kami selama 2 pekan mas. Kami mulai tanggal 13 April 2020," kata Billy kepada Bisnis, Kamis 2 Maret 2020.

    Billy mengatakan HPM sudah menyesuaikan tingkat produksi pabriknya dengan kebutuhan pasar yang semakin turun akibat Covid-19. Sayangnya Billy tidak membeberkan berapa penurunannya.

    Honda sendiri memiliki fasilitas produksi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik itu memilikk kapasitas mencapai 120 ribu unit per tahun. Di sana Honda memproduksi Jazz, Mobilio, Brio, dan BR-V.

    "Kami telah menyesuaikan tingkat produksi kami dengan permintaan pasar. Karena situasi pasar yang berubah dengan cepat, kami terus menyesuaikan strategi kami untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil tetap menjaga kondisi stok level yang sehat," katanya.

    Selain Honda, sejumlah Pabrik juga mulai mengurangi aktivitas produksi. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memutuskan untuk mempersingkat waktu produksinya sebagai upaya mencegah peluasan virus corona atau COVID-19. Dengan kebijakan tersebut, Daihatsu hanya melakukan kegiatan produksi dengan satu shift. Karyawan pabrik juga hanya bekerja dua hari sekali, sehingga mereka bisa tinggal di rumah secara bergantian. Adapun upah karyawan tetap dibayar penuh.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.