Wabah Corona, Penjualan General Motors di Cina Anjlok 43 Persen

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo General Motors. REUTERS/Jeff Kowalsky/File Photo

    Logo General Motors. REUTERS/Jeff Kowalsky/File Photo

    TEMPO.CO, Beijing - Penjualan kendaraan General Motors di Cina turun 43,3 persen dalam tiga bulan pertama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian pernyataan perusahaan seperti dilansir Reuters, Jumat, 3 April2 020, ketika pandemi virus corona menyebabkan penurunan permintaan di pasar mobil terbesar di dunia itu.

    Pandemi telah menewaskan lebih dari 3.300 orang di Cina dan menyebabkan pemerintah melakukan lockdown untuk menahan penyebaran. Pembatasan perjalanan berkontribusi terhadap penurunan 79 persen dalam keseluruhan penjualan mobil pada bulan Februari setelah penurunan 19 persen pada bulan Januari.

    "GM, produsen mobil asing terbesar kedua di Cina, mengirimkan 461.716 kendaraan pada kuartal pertama," kata perusahaan itu.

    GM memiliki usaha patungan di Cina dengan SAIC Motor Corp  yang memproduksi kendaraan Buick, Chevrolet dan Cadillac. Perusahaan mobil asal Amerika Serikat ini juga memiliki usaha lain, SGMW, dengan SAIC dan Guangxi Automobile Group, yang memproduksi minivan dan mulai membuat mobil mewah.

    Penjualan Chevrolet turun 54,7 persen, sementara penjualan merek  Wuling turun 34,3 persen. Penjualan merek premium, Cadillac, melonjak 40 persen.

    Di tengah pelambatan penjualan, GM dan para dealernya berusaha merayu konsumen dengan iklan-iklan yang unik, termasuk menawarkan masker medis gratis untuk pembelinya.

    General Motors telah meluncurkan satu model listrik Chevrolet baru di Cina tahun ini dan berencana untuk menawarkan mobil bermesin empat silinder pada model tertentu yang saat ini hanya ditawarkan dengan mesin berkapasitas lebih kecil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.