Ferrari Akan Mengoperasikan Kembali Pabrik Mulai 14 April

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang mekanik Ferrari sedang memeriksa sebuah supercar Ferrari 458 yang sedang dirakit di pabrik Ferrari di Maranello, dekat Bologna, Italia. telegraph.co.uk/Robin Mellor

    Seorang mekanik Ferrari sedang memeriksa sebuah supercar Ferrari 458 yang sedang dirakit di pabrik Ferrari di Maranello, dekat Bologna, Italia. telegraph.co.uk/Robin Mellor

    TEMPO.CO, JakartaFerrari, produsen mobil sport asal Italia berencana untuk mengoperasikan pabriknya kembali pada 14 April 2020 meskipun masih tetap memperhitungkan keberlanjutan rantai pasokan.

    Ferrari tidak menghentikan operasi secara total, sebagian pekerjaan yang masih bisa dijalankan tetap berlangsung dalam beberapa minggu terakhir. Perusahaan akan tetap memperhitungkan semua hari ketidakhadiran bagi mereka yang tidak dapat memanfaatkan solusi ini, kata Ferrari, dikutip Senin 6 April 2020.

    Mengingat ketidakpastian yang sangat besar dan kurangnya prediktabilitas akibat pandemik COVID-19, perusahaan mengambil semua tindakan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan karyawan.

    Sebelumnya, Ferrari telah menangguhkan produksi di pabrik Maranello dan Modena mulai 27 Maret lalu. Keputusan telah diambil oleh perusahaan untuk keselamatan karyawannya dan untuk menjamin standar kesehatan tertinggi sehubungan dengan keputusan Pemerintah Italia tentang COVID-19 yang dikeluarkan pada 11 Maret, serta keputusan sebelumnya.

    Perusahaan, yang telah memastikan produksi yang berkelanjutan sejauh ini sementara menempatkan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas. Semua aktivitas yang tidak terkait manufaktur akan berlanjut secara teratur, memanfaatkan peluang yang disediakan melalui kerja cerdas.

    Scuderia Ferrari, sejalan dengan manufaktur, juga menghentikan kegiatan operasionalnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.