Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Larangan Mudik, Pengusaha Bus Kecewa Tak Diajak Diskusi

Reporter

image-gnews
Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat 3 April 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat 3 April 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan, mengaku belum pernah diajak berdiskusi soal kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini. Baik dari Kementerian Perhubungan RI maupun stakeholder terkait. Sejumlah tuntutan perusahaan otobus terkait stimulus di tengah pandemi corona juga belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.

"Kami sudah pernah kirim beberapa permintaan, termasuk relaksasi kredit. Tapi baru PP25 dari pajak dikasih keringanan 30 persen, sementara kami sudah tidak ada pemasukan," ujar Kurnia kepada Tempo, Selasa, 21 April 2020.

Dari sekitar 1,3 juta jumlah awak bus di Indonesia, kata Kurnia, 60 persennya ada di sektor Bus Antar Kota Antar Provinsi atau Bus AKAP. Jumlah itu termasuk, sopir dan kernet yang akan terdampak langsung oleh kebijakan larangan mudik.

"Kami bisa saja bersikap pragmatis dan oportunis sekaligus. Kalau memang gak ada orang yang mudik di situlah pragmatisnya. Tapi kalau ada yang mau melakukan perjalanan, ya, saat itu juga kami jadi oportunis," ujarnya.

Kurnia yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organiasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) mengaku bahwa Organda, sudah mengirim tuntutan ke sejumlah pihak. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Dalam Negeri.

Untuk Kemenkeu, Organda meminta dalam isi suratnya yang diterima Tempo berupa pemberian fasilitas Pph 21, relaksasi pembebasan Pph 22 impor, pengurangan Pph pasal 25, dan relaksasi restitusi Ppn untuk dipercepat. Untuk Kementerian Dalam Mendagri, Organda menuntut adanya Pembebasan Pembayaran PKB dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan, Organda meminta adanya pembebasan atas kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor perhubungan darat sesuai PP Nomor 15 tahun 2016, selama 12 bulan dimulai april 2020.

Selain itu, Organda juga meminta Pemerintah melalui Kemenhub untuk mengikuti kebijakan Land Transportasion Authority di Singapura untuk pengemudi taksi dan angkutan umum yang terdampak pandemi covid-19. Di mana ada paket stimulus untuk keberlangsungan hidup para pengemudi. Skemanya 60 persen ditangung pemerintah dan sisanya ditanggung korporasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, berharap Pemerintah dan BUMN bisa berlalu adil untuk semua moda transportasi dalam pemberian stimulus di tengah pandemi covid-19.

Dia menyoroti perlakuan spesial untuk moda angkutan ojek online yang mendapat program cashback dari Pemerintah, padahal UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kata dia, bukan termasuk angkutan umum.

"Profesi pengemudi ojek online (ojol) bukanlah satu-satunya profesi pengemudi angkutan umum yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Tapi perhatian pemerintah dan BUMN cukup berlebihan," ujar Djoko Rabu, 15 April 2020 lalu.

Idealnya kata Djoko, pemerintah dan BUMN dapat bertindak adil terhadap seluruh profesi pengemudi angkutan umum. Sebab, di tengah pandemi covid-19 ini nyaris semua sendi kehidupan tak terkecuali bidang ekonomi terkena imbasnya.

Seperti diberitakan sebelummya, PT Pertamina mengeluarkan kebijakan istimewa untuk ojek online. Kebijakan itu berupa pemberian cash back sebesar 50 persen untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. "BUMN harusnya berlaku adil, tidak memihak hanya kepada kelompok tertentu. Itu berpotensi menimbulkan kecemburuan pada pengusaha jasa angkutan lainnya,"ujarnya.

Kurnia juga menyoroti ketegasan dalam hal pengawasan di lapangan. Menurut dia, kendaraan non angkutan umum resmi bisa saja mengambil untung dari kondisi ini. Apalagi pengawasan untuk kendaraan biasa, yang ia tengarai berkedok mobil pribadi tidak ketat.

"Justru yang terjadi pada larangan mudik, orang beralih ke angkutan ilegal seperti MPV yang menjadi angkutan umum," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

41 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada di kantor pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat. Senin, 03 Juni 2024. Tempo/Firly Fajrian
BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menyebutkan deflasi usai lebaran pada bulai Mei 2024 tidak sedalam beberapa periode sebelumnya.


Imbas Kecelakaan Bus Putera Fajar di Subang, Kemenhub Rancang Lagi Aturan Jual Beli, Ganti Kepemilikan Kendaraan

15 Mei 2024

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut menyelidiki kasus kecelakaan bus wisata Trans Putera Fajar yang bermuatan 53 siswa SMK Lingga Kencana di Terminal Subang, Minggu (12/5).
Imbas Kecelakaan Bus Putera Fajar di Subang, Kemenhub Rancang Lagi Aturan Jual Beli, Ganti Kepemilikan Kendaraan

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sedang menyiapkan berbagai upaya antisipasi kecelakaan lalu lintas oleh bus yang dinilai masih masif kasusnya.


Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

15 Mei 2024

Presiden Jokowi memeriksa kartu BPJS Kesehatan milik pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Banten, Jumat, 6 Desember 2019. TEMPO/Subekti
Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.


Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

13 Mei 2024

Kondisi bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.


Perusahaan Otobus Tak Berizin Masih Beroperasi, MTI: Lama Dibiarkan Pemerintah

13 Mei 2024

Petugas kepolisian mengevakuasi korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, 11 Mei 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat, dalam kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok tersebut untuk sementara terdapat 11 orang korban meninggal dunia yang terdiri dari 10 orang siswa SMK dan 1 orang pemotor asal Cibogo Kabupaten Subang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Perusahaan Otobus Tak Berizin Masih Beroperasi, MTI: Lama Dibiarkan Pemerintah

Kendaraan yang dikelola perusahaan otobus yang tidak memiliki izin angkutan biasanya tidak berhenti atau transit di terminal. Sulit ditindak Dishub


BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

2 Mei 2024

Suasana arus balik mudik setelah putusan Work From Home (WFH) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu, 17 April 2024. Aturan WFO dan WFH bagi pegawai ASN usai libur lebaran berlaku pada tanggal 16-17 April 2024. Dalam hal ini, pemerintah mempersilakan pegawai ASN untuk menunda kepulangan dari mudik setelah adanya kebijakan yang berlaku. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.


Ramadan-Lebaran 2024, Tokopedia: Produk Kebutuhan Harian hingga Fesyen Paling Laris

25 April 2024

(Kiri-Kanan) Pemilik Usaha Jenna and Kaia, Lira Krisnalisa; E-Commerce Communication Director Shop Tokopedia, Nuraini Razak; Pemilik Usaha Tulus Skin, Jessica Anggrainy; dan Pemilik Usaha Hijrahfood Meatshop, Akram Amrullah Rajab usai berbincang soal tren belanja online selama Ramadan 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Tempo/Novali Panji
Ramadan-Lebaran 2024, Tokopedia: Produk Kebutuhan Harian hingga Fesyen Paling Laris

E-Commerce Communications Director Shop Tokopedia, Nuraini Razak mengungkap tren belanja sepanjang Ramdan dan Lebaran 2024.


KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

25 April 2024

Kereta Sleeper, Luxury 2 saat diluncurkan di Stasiun Gambir Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019. Gerbong kereta ini terdapat pada rangkaikan kereta Argo Lawu relasi Gambir - Solo Balapan, kereta Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan, kereta Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta, dan kereta Gajayana relasi Gambir-Malang. Tempo/Hendartyo Hanggi
KAI Sebut Penjualan Tiket Kereta Kelas Suite Compartment dan Luxury Laris saat Libur Lebaran, Laku hingga 112 Persen

EVP of Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penjualan tiket kereta api kelas Suite Class Compartment dan Luxury laris dibeli saat pelaksanaan angkutan masa Lebaran 2024.


Bawang Merah Rp 80 Ribu, Menteri Zulhas: Gara-gara Lebaran

24 April 2024

Pekerja tengah memilah bawang merah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap penyebab harga bawang merah mendadak melesat bahkan ada yang sampai jadi Rp 84 ribu per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Bawang Merah Rp 80 Ribu, Menteri Zulhas: Gara-gara Lebaran

Harga bawang merah naik hingga Rp 80 ribu per kilogram. Menteri Zulhas bilang gara-gara lebaran.


Penumpang Commuter line di Masa Angkutan Lebaran Mencapai 20 Juta

23 April 2024

Kereta commuter line,. Foto: Canva
Penumpang Commuter line di Masa Angkutan Lebaran Mencapai 20 Juta

PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI mencatat total 20.944.000 penumpang commuter line selama masa angkutan Lebaran 2024.