Brabus Menggarap Mobil Cina Jadi Setara Mobil Eropa

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brabus menggarap mobil Cina menjadi lebih berkelas. Sumber: carscoops.com

    Brabus menggarap mobil Cina menjadi lebih berkelas. Sumber: carscoops.com

    TEMPO.CO, JakartaBrabus biasa menggarap mobil mewah dari Eropa namun dalam proyek terbarunya sedang menggarap Mobil Cina WEY VV7 GT. Car News China baru-baru ini mengungkap gambar-gambar yang menunjukkan bahwa VV7 GT yang dimodifikasi jauh lebih garang. Faktanya, ini mungkin salah satu SUV paling agresif dan sportif yang pernah hadir dari merek Cina.

    Sebagai standar, VV7 GT sudah cukup mencolok dan dengan mudah digarap Brabus berkat kehadiran banyak bagian yang menarik perhatian. Car News China melaporkan bahwa varian Brabus termasuk fender yang menonjol, velg hitam 21 inci, kaliper rem merah, bumper depan dan belakang yang dimodifikasi, diffuser belakang hitam, lampu rem belakang bergaya F1, dan jendela berwarna. Dibandingkan dengan varian yang lebih rendah dari VV7 GT, model Brabus juga mendapatkan lampu belakang yang jelas dan spoiler dek belakang yang diperbesar.

    Brabus menggarap mobil Cina menjadi lebih berkelas. Sumber: carscoops.com

    Meskipun Brabus memiliki banyak keahlian dalam meningkatkan performa kendaraan. Namun kali ini, Brabus tidak menjarah bagian mesin WEY. SUV ini tetap mengandalkan mesin 2.0-liter turbocharged empat silinder yang menghasilkan tenaga 227 hp dan torsi 387 Nm. Model ini menggunakan transmisi otomatis tujuh percepatan yang mengirim tenaga melalui roda depan.

    Soal interior WEY VV7 GT Brabus belum terungkap tetapi kemungkinan mengalami beberapa perubahan dan adanya logo Brabus. WEY VV7 GT Brabus akan diluncurkan di Cina pada bulan Juli dengan harga dasar 191.800 yuan atau sekitar Rp 402 juta.

    CARSCOOPS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.