TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang mendukung hampir sepertiga dari US$ 6,6 miliar atau sekitar Rp 96,6 triliun pinjaman Nissan dalam menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19).
Produsen mobil terbesar kedua setelah Toyota di Jepang ini memang sedang berupaya bangkit dari jurang kebangkrutan setelah mengalami masalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir, plus hantaman pandemi virus corona.
Menurut sumber Reuters, Nissan mendapat pinjaman sebesar 350 miliar yen atau sekitar Rp 47,7 triliun dari Mizuho Financial Group. Pinjaman itu menjadi yang terbesar, sebab, Nissan juga mendapatkan sokongan dari Bank Pembangunan Jepang sebesar 180 miliar yen atau setara Rp 24,5 triliun.
Tak hanya itu, Nissan juga disuntik pinjaman oleh Mitsubishi UFJ Financial Group sebesar 120 miliar yen atau Rp16,3 triliun dan Mitsui Sumitomo Insurance Group sebesar 50 miliar yen, atau Rp 6,8 triliun. Total sekitar Rp 96,6 trilun.
Keempat bank menolak untuk mengomentari perihal pinjaman itu. Hanya pinjaman Mizuho yang sebagian didukung oleh pemerintah.
Nissan sendiri telah mengumumkan jumlah dana total pinjaman itu pada hari Kamis, 28 Mei 2020. Nissan juga mengumumkan rencana strategis pemulihan dalam empat tahun. Nissan berjanji untuk memotong sekitar 300 miliar yen dari biaya tetap tahunan mereka sekaligus merampingkan struktur perusahaan agar lebih efisien. langkah itu diambil, setelah pandemi memperburuk kondisi finansial Nissan.
CEO Nissan Motor, Makoto Uchida mengatakan perusahaan memiliki banyak uang tunai, jalur kredit yang belum dimanfaatkan. Untuk itu dana baru ini akan digunakan untuk mengatasi kemerosotan penjualan yang parah akibat pandemi.
Uchida dan Chief Financial Officer Nissan, Stephen Ma juga menyatakan bahwa akan lebih banyak dana yang mungkin diperlukan jika pandemi corona terus membebani penjualan dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut Uchida, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana meningkatkan arus kas perusahaan. Seperti diketahui, Nissan bergulat dengan arus kas negatif sebesar 641 miliar yen dalam laoran keuangan per 31 Maret 2020. Kondisi itu diharapkan bisa berubah menjadi positif setelah adanya pendanaan.
