HUT RI Ke-75, Yamaha Tawarkan Program Spesial untuk PNS

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sepeda motor terbaru Yamaha FreeGo saat ditampilkan dalam Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2018 di JCC, Jakarta, 1 November 2018. Skuter matik berkapasitas 125 cc ini memiliki banyak fitur unggulan jika dibanding saudaranya, Nmax, antara lain bagasi yang lebih besar, yang berkapasitas 25 liter. TEMPO/Fardi Bestari

    Sepeda motor terbaru Yamaha FreeGo saat ditampilkan dalam Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2018 di JCC, Jakarta, 1 November 2018. Skuter matik berkapasitas 125 cc ini memiliki banyak fitur unggulan jika dibanding saudaranya, Nmax, antara lain bagasi yang lebih besar, yang berkapasitas 25 liter. TEMPO/Fardi Bestari

    TEMPO.CO, JakartaMenyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 (HUT RI Ke-75), Yamaha bersama dengan Bussan Auto Finance (BAF) telah mempersiapkan program spesial PNS Merdeka untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh area Jabodetabek.

    Program ini dikhususkan untuk PNS yang melakukan pembelian motor Yamaha di seluruh dealer Yamaha area Jabodetabek selama bulan Agustus 2020.

    “Program spesial ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para PNS di area Jabodetabek yang tetap bersemangat dalam melayani negara. Melalui program spesial ini para PNS dapat memiliki sepeda motor Yamaha dengan menghemat sampai dengan Rp 6 jutaan,” kata Frengky Rusli, Koordinator Chief DDS Jabodetabek, dalam keterangan resmi, Senin, 10 Agustus 2020.

    Program Spesial PNS Merdeka yang diberikan oleh Yamaha area Jabodetabek bersama dengan BAF ini menawarkan potongan cicilan sampai dengan Rp 200 ribuan perbulan. 

    Sehingga para Pegawai Negeri Sipil dapat memiliki motor Yamaha dengan menghemat sampai dengan Rp 6 jutaan. Syarat yang dibutuhkan untuk Program PNS Merdeka ini sangat mudah, cukup dengan KTP diri sendiri, KTP pasangan (apabila sudah menikah), kartu keluarga dan Slip Gaji/ID Card.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.