Recall Kijang Innova dan Fortuner karena Fuel Pump Capai 47 Persen

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Toyota Astra Motor meluncurkan varian baru dari mobil All Kijang Innova (Dok. Toyota Astra Motor)

    PT Toyota Astra Motor meluncurkan varian baru dari mobil All Kijang Innova (Dok. Toyota Astra Motor)

    TEMPO.CO, JakartaPada Agustus lalu PT Toyota Astra Motor mengumumkan kampanye penarikan ulang (recall) terhadap 36.841 unit kendaraan Toyota yang dipasarkan di Indonesia karena masalah fuel pump atau pompa bensin. Beberapa model itu antara lain Toyota Alphard produksi 2017-2018, Toyota Corolla (2018)m Toyota FJ Cruiser (2013-2014), Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner, dan Toyota hilux (2017-2019).

    “Sejak Juli hingga saat ini progres perbaikan kembali mobil yang masuk daftar recall sekitar 47 persen,” kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2020. 

    Pompa bensin, seperti namanya, berfungsi untuk memompa bensin dari tangki ke injektor, kemudian disemprotkan ke ruang bakar. Jika komponen ini bermasalah, dampaknya bisa hingga menyebabkan pasokan bahan bakar dari tangki ke injektor terhenti. Mesin mobil tidak dapat dihidupkan alias mogok.

    Proses pengecekan dan penggantian fuel pump disebut tak memakan waktu lama, hanya berlangsung sekitar 2 jam hingga maksimal 4 jam. Biaya pergantian atau servis ini juga digratiskan.

    Toyota Astra Motor juga mengklaim telah mengirimkan pemberitahuan melalui surat resmi kepada konsumen. Seluruh jaringan dealer Toyota juga dilibatkan untuk memastikan pelanggan bisa segera melakukan penggantian pompa bahan bakar tersebut.

    Recall serupa terhadap sejumlah model itu, termasuk Toyota Kijang Innova dan Toyota Fortuner juga dilakukan di Filipina. Anton memastikan Toyota Fortuner yang ditarik kembali di Filipina didatangkan dari Indonesia. Sedangkan Innova telah dirakit lokal di Filipina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.