TEMPO.CO, Jakarta - Seperti di Indonesia, industri otomotif di India juga menuntut penghapusan pajak mobil baru.
Tuntutan penghapusan pajak mobil itu dengan alasan dukungan untuk pemulihan dari guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Desakan industri otomotif tersebut muncul ketika Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, bersiap mengajukan Anggaran Negara 2021 pada 1 Februari nanti.
MD dan CEO Daimler India Satyakam Arya mengatakan pajak mobil, motor, atau kendaraan sangat tinggi yakni 28 persen. Dunia otomotif memahami pemerintah sangat tertekan di sisi pendapatan. Tapi dalam jangka menengah dan panjang, tidak ada masalah bagi pemerintah jika merasionalisasi struktur pajak.
Baca juga: Berkeras Pajak Mobil Baru 0 Persen, Menperin Agus: Presiden
"Kebijakan Scrappage (penghapusan pajak) adalah kebutuhan saat ini. Pemerintah harus mengumumkan ini sedini mungkin. Itu akan menghasilkan banyak permintaan (mobil dan motor)," ucapnya kepada ANI News yang dikutip hari ini, Selasa, 26 Januari 2021.
Industri otomotif India menuntut rasionalisasi struktur pajak dan kebijakan penghapusan pajak mobil atau kendaraan. Setelah sedikit pemulihan menyusul permintaan anjlok gara-gara Covid-19 dan kebijakan lockdown, industri kembali dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi yang dipicu pandemi global.
Berdasarkan data resmi otomotif India, tidak satu pun mobil terjual pada April 2020 ketika lockdown akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan permintaan terlibat pada hari-hari perayaan pada Oktober dan November.
Chairman Motherson Group Vivek Chaand Sehgal pun berharap Menteri Keuangan membantu pemulihan industri otomotif dengan melalukan penghapusan pajak mobil atau kendaraan.
HINDUSTAN TIMES
