Relaksasi Pajak Mobil Dikabulkan, Berlaku Mulai Maret 2021

Reporter

Pameran otomotif GIIAS, 25 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik usulan relaksasi pajak mobil (Pajak Penjualan Barang Mewah/PPnBM). Dia menilai hal ini dapat meningkatkan kemampuan membeli masyarakat dan memberikan lompatan pada perekonomian.

Airlangga melanjutkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, relaksasi akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan. Stimulus PPnBM diusulkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan skenario insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama (Maret-Mei), lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 dari tarif di tahap kedua (Juni-Agustus), dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga (September-November).

Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021.

Selain itu, pemberian insentif penurunan PPnBM perlu didukung dengan revisi kebijakan OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka (DP) 0 persen dan penurunan ATMR Kredit (aktiva tertimbang menurut risiko) untuk kendaraan bermotor, yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPnBM ini.

Airlangga menjelaskan bahwa pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, industri bahan baku berkontribusi sekitar 59 persen dalam industri otomotif.

“Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun,” katanya keterangan pers, Kamis, 11 Februari 2021.

Sebelumnya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan penghapusan PPnBM untuk jenis mobil tertentu. Asosiasi mengusulkan mobil dengan kubikasi mesin 1.500cc dan memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi diberikan relaksasi pajak barang mewah. 

Baca juga: Gaikindo Tunggu Keputusan Detail Soal Pajak Mobil Nol Persen

Adapun wacana terkait insentif kendaraan bermotor memang penuh jalan berliku, gelap, dan berkabut. Menurut catatan Bisnis, sudah tiga kali pemerintah menyatakan bakal memberikan relaksasi agar sektor ini mampu berakselerasi setelah dihantam pandemi.

Wacana tersebut pertama kali datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada September 2020, terkait usulan relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) guna mengakselerasi penjualan mobil baru pada masa pandemi Covid-19.

Namun, sebulan kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara tegas menolak usulan tersebut. Menurut Menkeu, saat itu pemerintah tengah fokus untuk mengoptimalkan paket insentif yang telah dikeluarkan untuk semua pelaku industri.

Setelah itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam diskusi Indonesia Business Challenges 2021, menyatakan bahwa sektor otomotif mampu menjadi katalisator pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini. 

Baca: Pajak Mobil Baru Nol Persen, Suzuki Ertiga Dibanderol Rp 149 Jutaan

Oleh sebab itu, kata Lutfi, industri otomotif perlu diberikan insentif agar pasar mampu membeli kendaraan bermotor. “Karena begitu otomotif sektornya jalan, ini bisa menjalankan gerbong kereta dari sektor produksi,” tuturnya.

Sementara itu pasar otomotif, baik sepeda motor maupun mobil, sepanjang 2020 tercatat mengalami penurunan hampir 50 persen dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), kinerja penjualan sepeda motor sepanjang 2020 terkoreksi 43,5 persen dibandingkan capaian tahun 2019 akibat krisis yang ditimbulkan pandemi Covid-19. 

Pada periode yang sama Gaikindo mencatat total penjualan ritel kendaran roda empat atau lebih pada 2020 mencapai 578.327 unit, turun 44,7 persen. Relaksasi pajak mobil diharapkan mampu meningkatkan penjualan mobil tahun ini. 

BISNIS






Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

1 jam lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

7 hari lalu

Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun.


Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2022 Naik 25 Persen, Ada 32.658 Orang

8 hari lalu

Jumlah Pengunjung GIIAS Surabaya 2022 Naik 25 Persen, Ada 32.658 Orang

GIIAS Surabaya 2022 dilaporkan kedatangan 32.658 pengunjung selama lima hari, yakni pada 14-18 September 2022.


Airlangga dan Prabowo Bertemu Sejam Lebih, Bahas Krisis Keuangan hingga Petani Kedelai

9 hari lalu

Airlangga dan Prabowo Bertemu Sejam Lebih, Bahas Krisis Keuangan hingga Petani Kedelai

Airlangga Hartarto membahas kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional saat menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.


Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Hektare Lahan Kedelai, Dana Rp 400 Miliar Dikucurkan

10 hari lalu

Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Hektare Lahan Kedelai, Dana Rp 400 Miliar Dikucurkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar untuk proyek ratusan ribu hektare lahan baru tanaman kedelai.


Penjualan Mobil Listrik Lebih Laris dari Mobil Hybrid, Pengamat Ungkap Alasannya

10 hari lalu

Penjualan Mobil Listrik Lebih Laris dari Mobil Hybrid, Pengamat Ungkap Alasannya

Penjualan mobil listrik ini turut didukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang disahkan pada 13 September lalu.


28 Bulan Perdagangan Surplus, Airlangga: Penanganan Ekonomi di Jalur Tepat

12 hari lalu

28 Bulan Perdagangan Surplus, Airlangga: Penanganan Ekonomi di Jalur Tepat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penanganan ekonomi oleh pemerintah saat ini sudah di jalur yang tepat.


Harga BBM Naik, Gaikindo Yakin Target Penjualan Mobil 2022 Bakal Terpenuhi

14 hari lalu

Harga BBM Naik, Gaikindo Yakin Target Penjualan Mobil 2022 Bakal Terpenuhi

Penurunan penjualan mobil pada 2003-2005 bukan karena kenaikan harga BBM, melainkan krisis ekonomi. Penjualan turun menjadi 443 ribu unit


Jokowi Instruksi Pejabat Pakai Mobil Listrik, Gaikindo: Produksi Belum Banyak

14 hari lalu

Jokowi Instruksi Pejabat Pakai Mobil Listrik, Gaikindo: Produksi Belum Banyak

Gaikindo menyambut baik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengharuskan kendaraan dinas operasional pejabat negara menggunakan mobil listrik.