Ada yang Aneh di Larangan Mobil di Atas 10 Tahun Melintasi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan hasil uji emisi kendaraan bermotor pada mobilnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, 17 Desember 2017. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan rencana larangan mobil di atas 10 tahun, termasuk sepeda motor, melintasi Ibu Kota Jakarta.

Larangan kendaraan di atas 10 tahun tersebut pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 66 Tahun 2019. Aturan ini dibuat antara lain dengan alasan mencegah polusi udara.

Yang menarik, sudah setahun lebih usia aturan mobil dan motor "tua" buatan Gubernur Anies eksekusi tak kunjung terjadi. Padahal, pro dan kontra sudah terjadi, terutama di kalangan pengguna kendaraan termasuk komunitas mobil dan sepeda motor.

Ada apa sebenarnya?

Jawabannya baru muncul pada Selasa, 9 Maret 2020. Ingub Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang antara lain berisi larangan mobil di atas 10 tahun tak jelas kapan bisa dilaksanakan. Aturan ini diteken pada 1 Agustus 2019

Tak ada yang bisa memastikannya, bahkan Gubernur Anies Baswedan.

BacaMobil Tua di Atas 10 Tahun Dilarang di Jakarta, Ini Kata Pengamat 

Kok bisa? Begini Ceritanya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan larangan kendaraan di atas 10 tahun memang belum bisa diterapkan saat ini di Jakarta. Musababnya, belum ada undang-undang atau aturan di atas Ingub Nomor 66/1999 yang mengatur larangan kendaraan di atas 10 tahun.

"Karena undang-undang belum mengatur pembatasan usia kendaraan pribadi, maka tentu kami belum bisa melakukan eksekusi terhadap hal ini," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Maret 2021.

Syafrin menyampaikan, pembatasan usia kendaraan bermotor di atas 10 tahun ditargetkan berjalan pada 2025. Tapi Pemerintah DKI belum bisa menjalankan perintah Ingub 66/2019 mengingat peraturan di atasnya tak mengatur soal larangan ini.

Peraturan yang sifatnya lebih tinggi itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah DKI, dia melanjutkan, harus menunggu ketentuan UU untuk bisa melarang kendaraan di atas 10 tahun masuk Ibu Kota.

"Pengaturan yang ada di Jakarta itu akan diselaraskan dengan peraturan di atasnya," ucap dia.

Menurut penelusuran Tempo, aturan atau produk perundang-undangan harus berurutan atau ada cantolan aturan di atasnya. Juga tidak diperbolehkan aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan di atasnya.

Ingub adalah produk aturan turunan alias pelaksanaan dari aturan di atasnya.

Tata urutan perundangan secara nasional di Indonesia secara hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RI adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Instruksi gubernur (ingub) adalah aturan provinsi yang levelnya di bawah perda. Di sisi lain, tak ada undang-undang yang mengatur larangan mobil di atas 10 tahun atau larangan kendaraan di atas 10 tahun sehingga tidak diperbolehkan ada aturan itu pada level aturan perundangan di bawahnya.

Pemprov DKI Jakarta belum menjelaskan alasan pembuatan aturan yang tak memiliki "cantolan" aturan di atasnya.

Syafrin menyatakan telah mengusulkan larangan mobil di atas 10 tahun melintasi wilayah DKI Jakarta melalui diskusi dengan Kementerian Perhubungan.



LANI DIANA | IMAM HAMDI | JOBPIE SUGIHARTO






Koji Sato Gantikan Akio Toyoda sebagai Presiden Toyota, Apa Rencana Barunya?

14 jam lalu

Koji Sato Gantikan Akio Toyoda sebagai Presiden Toyota, Apa Rencana Barunya?

Toyota resmi mengubah jajaran eksekutifnya pada 1 April 2023 mendatang, di mana Koji Sato bakal menggantikan Akio Toyoda sebagai presiden.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

17 jam lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


BPBD DKI Peringatkan Potensi Hujan Lebat Hari Ini, Simak Wilayah yang Perlu Diwaspadai

17 jam lalu

BPBD DKI Peringatkan Potensi Hujan Lebat Hari Ini, Simak Wilayah yang Perlu Diwaspadai

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat di Jakarta hari ini.


Polda Metro Belum Terima Data Penculikan Anak yang Marak Tersiar di Grup WA Emak-emak

18 jam lalu

Polda Metro Belum Terima Data Penculikan Anak yang Marak Tersiar di Grup WA Emak-emak

Polda Metro Jaya belum menerima data soal isu penculikan anak di Jakarta. Isu tersebut marak dan beredar di grup WA emak-emak.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

21 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

1 hari lalu

Dinas Bina Marga DKI Akan Perkuat Konstruksi Skywalk Kebayoran Lama Agar Tak Bergoyang

Dinas Bina Marga DKI akan memperkuat konstruksi Skywalk Kebayoran Lama untuk mengurangi goyangan saat dilalui. Didesain elastis.


Dharma Jaya Jajaki Kerja Sama Suplai Ikan ke DKI dengan BUMD Maluku

1 hari lalu

Dharma Jaya Jajaki Kerja Sama Suplai Ikan ke DKI dengan BUMD Maluku

Perumda Dharma Jaya menjajaki kerja sama pengadaan ikan untuk DKI Jakarta dengan BUMD Maluku.


Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

1 hari lalu

Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menginginkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

1 hari lalu

Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

Dinas Kesehatan DKI memperpanjang pelaksanaan vaksin booster kedua atau vaksinasi dosis keempat di Balai Kota Jakarta hingga akhir Februari 2023.


Sejak Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Sudah Tanam 2.700 Pohon

1 hari lalu

Sejak Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Sudah Tanam 2.700 Pohon

Menanam pohon menjadi salah satu gerakan yang digiatkan Penjabat Gubenrur Heru Budi Hartono.