Mayoritas Masyarakat Tak Tergiur PPnBM Nol Persen, Pakar ITB Bicara Begini

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja berjalan di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 12 Maret 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Pekerja berjalan di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 12 Maret 2018. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar otomotif sekaligus akademisi ITB Yannes Martinus Pasaribu mengatakan relaksasi pajak mobil baru berupa PPnBM Nol Persen secara hipotetis belum tentu secara signifikan meningkatkan daya serap pasar.

    Menurut dia, mobil baru adalah kebutuhan tersier sehingga masyarakat akan cenderung menahan pembelian sampai kondisi keuangan merema membaik pasca pandemi Covid-19.

    "Ini yang sangat menarik. Pemerintah pastinya sudah menghitung bahwa konsumen pasti akan lebih memilih aman dulu keuangan pribadinya, selama ekonomi belum membaik," kata Yannes saat dihubungi Antara pekan ini.

    Yannes mengomentari hasil telesurvei yang dilakukan Lembaga Survei KedaiKOPI yakni 99,2 persen responden menyatakan tidak akan membeli mobil baru dalam masa relaksasi PPnBM Nol Persen ini.

    Meski begitu, mengenai persepsi relaksasi PPnBM, 74,9 persen responden menyatakan kebijakan tersebut sudah adil. Sedangkan 77,6 persen menyatakan setuju terhadap kebijakan relaksasi pajak mobil baru berupa diskon PPnBM hingga 100 persen.

    BacaPPnBM Nol Persen, Permintaan Mobil Suzuki Melonjak 100 Persen

    Yannes menilai kebijakan diskon PPnBM utamanya memberikan semangat dan iklim yang teduh bagi industri otomotif.

    Di sisi lain, insentif pajak ini hanya berdampak positif bagi kelompok masyarakat yang keuangannya relatif tidak terganggu akibat pandemi Covid-19.

    "Itu pastinya (jumlahnya) kecil sekali."

    Yang terbaru, pemerintah akan meluaskan obyek relaksasi PPnBM, dari mobil penumpang 1.500 cc ke 2.500 cc. 

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan itu arahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan mobil bermesin 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi Covid-19 asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70 persen.

    "Apakah dengan insentif moibl 2.500 cc dapat meningkatkan konsumsi secara keseluruhan? Belum tentu," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Andry Satrio Nugroho.

    Andry berpendapat bahwa pemilik atau peminat mobil berkapasitas mesin 2.500 cc tak sebanyak mobil 1.500 cc, yang diminati kelompok masyarakat menengah.

    Sementara itu, pemerintah menyatakan kebijakan relaksasi PPNBM hingga nol persen sejak Maret 2021 telah membuahkan hasil. 

    "Pemerintah menyambut animo masyarakat dalam menikmati fasilitas relaksasi ini, terbukti dengan kenaikan tingkat purchase order sebesar 140,8 persen (per 12 Maret 2021) setelah ada relaksasi PPnBM kendaraan bermotor," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapal Selam 44 Tahun KRI Nanggala 402 Hilang, Negara Tetangga Ikut Mencari

    Kapal selam buatan 1977, KRI Nanggala 402, hilang kontak pada pertengahan April 2021. Tiga jam setelah Nanggala menyelam, ditemukan tumpahan minyak.