Dorong Mobil Listrik, PLN Bangun SPKLU di Maluku

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi taksi mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di Mal Tangcity, Kota Tangerang, Banten, Jumat 31 Januari 2020. PLN menargetkan penambahan 167 unit SPKLU di Indonesia pada 2020 guna menunjang infrastruktur kendaraan listrik. ANTARA FOTO/Fauzan

    Pengemudi taksi mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di Mal Tangcity, Kota Tangerang, Banten, Jumat 31 Januari 2020. PLN menargetkan penambahan 167 unit SPKLU di Indonesia pada 2020 guna menunjang infrastruktur kendaraan listrik. ANTARA FOTO/Fauzan

    TEMPO.CO, Jakarta - PLN berencana membangun SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) pertama di Maluku dan Maluku Utara untuk mendorong era Kendaraan atau mobil listrik berbasis baterai.

    "SPKLU dibangun di pusat Kota Ambon dan di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Ambon Kota," kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Adams Yogasara di Kota Ambon hari ini, Selasa, 30 Maret 2021.

    Pembangunan stasiun pengisian daya listrik atau SPKLU sebagai upaya PLN membangun infrastruktur pendukung kendaraan dan mobil listrik yang pertama di Kota Ambon.

    Dia mengungkapkan sudah terdapat sejumlah dealer motor listrik dan sepeda listrik di Ambon. Adams berharap dengan adanya SPKLU PLN akan mendorong penjualan mobil listrik di Ambon.

    ADVERTISEMENT

    BacaIndustri Mobil Cina Siap Beralih ke Mobil Listrik

    "Kami segera mengakselerasi pembangunannya agar April 2021 dapat digunakan oleh masyarakat," ujar Adams.

    Proyek PLN ini pelaksanaan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020. PLN mendapatkan penugasan sebagai ujung tombak penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan dan mobil listrik.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.