Tilang Elektronik Tahap Kedua Bakal Diberlakukan Juli 2021

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memantau arus lalu lintas kendaraan yang terekam oleh kamera pengawas atau CCTV di Bandar Lampung, Lampung, Senin 1 Maret 2021. Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan tilang elektronik mulai 17 Maret 2021 dengan memasang kamera pengawas di beberapa titik jalan protokol di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    Petugas memantau arus lalu lintas kendaraan yang terekam oleh kamera pengawas atau CCTV di Bandar Lampung, Lampung, Senin 1 Maret 2021. Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan tilang elektronik mulai 17 Maret 2021 dengan memasang kamera pengawas di beberapa titik jalan protokol di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah penerapan tilang elektronik tahap pertama sukses diberlakukan, Korps Lalu Lintas Polri bakal meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap kedua pada Juli 2021.

    “Tilang elektronik tahap dua rencananya pertengahan Juli nanti, ada sekitar 13 Polda, titik ada banyak, ada penambahan tentunya," ujar Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, dikutip dari laman NTMC Polri, Senin, 7 Juni 2021.

    Memasuki penerapan tilang elektronik tahap kedua ini, Istiono mengatakan bahwa Korlantas Polri tengah mempersiapkan seluruh infrastruktur pendukungnya secara matang.

    "Tugas sekarang untuk memastikan, memetakan di mana-mana saja yang pasti untuk kami luncurkan. Kami matangkan benar supaya optimal pelaksanaanya,” katanya menambahkan.

    ETLE tahap II akan diberlakukan di Solo, tepatnya pada 13 Polda yang tersebar di kota tersebut. Sayangnya Istiono tidak menyebutkan Polda mana saja yang akan memberlakukan tilang elektronik ini.

    Baca: Begini Proses Penindakan Tilang Elektronik Dilakukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.