Ganjil Genap Jakarta: Pemprov DKI Optimistis soal Angkutan Umum, Polisi Khawatir

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta merencanakan kembali menerapkan ganjil genap seluruh di ruas jalan Ibu Kota setelah terhenti karena pandemi Covid-19. 

    Jika ganjil genap Jakarta diterapkan, Pemprov DKI Jakarta mengakui akan ada potensi peningkatan kerumunan di fasilitas transportasi umum. Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan akan mengantisipasi hal tersebut.

    Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI akan memperkuat layanan angkutan umum, terutama TransJakarta, KRL, MRT dan angkutan umum reguler lainnya diikuti penerapan protokol kesehatan yang maksimal.

    "Ini sesuai arahan Pak Gubernur, keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19 menjadi prioritas," ucap Syafrin seperti dikutip dari Tempo.co edisi Sabtu, 5 Juni 2021.

    Di sisi lain, Polisi meminta Pemprov DKI memastikan ketersediaan angkutan umum jika ganjil genap kembali diterapkan.

    "Jika tak terpenuhi, bisa menimbulkan masalah baru, klaster (covid-19) angkutan umum. Jadi semua itu harus disiapkan dengan baik," tutur Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo.

    ADVERTISEMENT

    Hari ini, Senin, 7 Juni 2021, Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang juga mengingatkan Pemprov DKI.

    Dia mengatakan angkutan umum di Jakarta tidak akan cukup untuk memfasilitasi seluruh mobilitas masyarakat apabila ganjil genap kembali diterapkan. "Kapasitas angkutan umum diatur hanya 40 sampai 50 persen selama pandemi Covid-19."

    Baca: Penjualan Mobil Bekas Terdongkrak Kebijakan Ganjil-genap


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.