Ganjil Genap Ditiadakan Selama Pandemi, Angka Kemacetan di Jakarta Meningkat

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Salah satu pertimbangannya adalah terjadi peningkatan kemacetan di Jakarta sebanyak 15 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Salah satu pertimbangannya adalah terjadi peningkatan kemacetan di Jakarta sebanyak 15 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Lalu lintas DKI Jakarta terus mengalami kepadatan selama masa pandemi Covid-19. Peningkatan volume kendaraan terjadi akibat ditiadakannya kebijakan ganjil genap di ruas jalan Ibu Kota.

    Ganjil genap bisa dibilang merupakan salah satu solusi kemacetan di Kota Jakarta. Sayangnya, selama pandemi, kebijakan ini ditiadakan dan mengakibatkan kepadatan di sejumlah ruas jalan. Bahkan volumenya hampir mendekati jumlah pada saat kondisi normal, sebelum penerapan PSBB dan PPKM.

    "Volume kendaraan di Sudirman-Thamrin meningkat 115,1 persen. Angka tersebut merupakan perbandingan pada saat pemberlakuan ganjil genap pada periode 31 Maret hingga 5 April 2021, dengan peniadaan ganjil genap pada 13-19 Juli 2020," ujar Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana, dikutip dari Antara, Senin, 7 Juni 2021.

    Atas kepadatan tersebut, Polda Metro Jaya merekomendasikan Pemerintah DKI Jakarta untuk kembali menerapkan ganjil genap di ruas Jalan Ibu Kota.

    "Jika kembali diterapkan, ganjil genap ini harus diprioritaskan untuk ruas jalan dengan tingkat kemacetan arus lalu lintas cukup padat dan tentunya dengan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai," kata Rusdy.

    Tidak hanya kepadatan lalu lintas, peniadaan kebijakan ganjil genap ini juga berpotensi meningkatkan jumlah penumpang Transjakarta (TJ). Peningkatan ini juga kemungkinan dapat menimbulkan kerumunan 11 hingga 12 persen.

    Polda Metro juga menilai perlu adanya tindakan hukum administratif yang dimaksimalkan pada pelanggar batas kapasitas penumpang untuk angkutan umum. Penindakan ini didasarkan pada pasal 11 Pergub 97 Tahun 2020.

    "Atas dasar itu, kami juga perlu mengatur waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan kegiatan lainnya demi mengurangi kepadatan secara bersamaan," ucap Rusdy.

    Baca: Ganjil Genap Jakarta: Pemprov DKI Optimistis soal Angkutan Umum, Polisi Khawatir


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.