Disetujui Kapolri, Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Segera Dibongkar

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda balap atau road bike melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar uji coba jalur khusus road bike di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pengendara sepeda balap atau road bike melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar uji coba jalur khusus road bike di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyetujui usulan pembongkaran jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

    Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi Hukum DPR yang digelar pada Rabu, 16 Juni 2021.

    "Kami setuju untuk masalah jalur permanen akan dibongkar saja. Ini untuk menyelesaikan polemik bersepeda di Ibu Kota," kata Listyo Sigit, dikutip dari laman NTMCPolri.info hari ini, Kamis, 17 Juni 2021.

    Kapolri Sigit menerangkan bahwa Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara lain untuk mempelajari aturan mengenai jalur sepeda. Polri juga akan menggelar rapat bersama perihal aturan jalur sepeda.

    Rapat Koordinasi tadi, dia meneruskan, nantinya membahas mengenai jam penggunaan sepeda dan kawasan jalur sepeda.

    "Kami akan koordinasikan dengan Menteri Perhubungan dan Pemprov DKI. Mudah-mudahan bisa dilakukan," ujar Kapolri Sigit.

    Jalur sepeda Sudirman-Thamrin memang akan dibongkar, namun Polri memastikan bahwa jalur sepeda akan tetap ada. Polri juga pernah menyatakan akan diadakan pembatasan waktu bersepeda agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

    Baca: Nasib Pesepeda: Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Bakal Dibongkar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.