Aturan PPnbM Mobil Listrik Disesuaikan, Tarif PHEV dan Hybrid Naik

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Portable charger Hyundai Ioniq EV, bisa digunakan untuk mengisi daya baterai di rumah. 17 Agustus 2020. Hyundai Ioniq EV akan segera dipasarkan secara oleh HIMD di Indonesia dalam waktu dekat ini bersamaan dengan mobil listrik lainnya, Hyundai Kona EV. Hyundai Ioniq EV akan dipasarkan dengan harga Rp 600 jutaan. TEMPO/Wawan Priyanto

    Portable charger Hyundai Ioniq EV, bisa digunakan untuk mengisi daya baterai di rumah. 17 Agustus 2020. Hyundai Ioniq EV akan segera dipasarkan secara oleh HIMD di Indonesia dalam waktu dekat ini bersamaan dengan mobil listrik lainnya, Hyundai Kona EV. Hyundai Ioniq EV akan dipasarkan dengan harga Rp 600 jutaan. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, JakartaPemerintah resmi merevisi aturan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berlaku untuk mobil listrik. Beleid baru ini membuat mobil plug-in hybrid vehicle (PHEV) dan full hybrid mengalami kenaikan tarif.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2021 tentang Perubahan Atas PP 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

    “Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PPnBM untuk kendaraan plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle dalam PP 73/2019,” bunyi penggalan salah satu bagian pertimbangan dalam PP 74/2021, dikutip pada Rabu, 7 Juli 2021.

    Melalui PP 74/2021, pemerintah merevisi pasal 36 PP 73/2019 yang mengatur tarif PPnBM atas kendaraan bermotor berteknologi PHEV, battery electric vehicle (BEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

    Dalam revisinya, hanya kendaraan bermotor dengan teknologi BEV dan FCEV yang dikenai PPnBM 15 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 0 persen dari harga jual. Dalam ketentuan sebelumnya ada kendaraan bermotor berteknologi PHEV.

    Dalam aturan baru itu, PHEV dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen dengan DPP sebesar 33,33 persen. Ketentuan khusus terhadap PHEV tertuang dalam Pasal 36A. Selain itu, pemerintah turut merevisi Pasal 26 dan Pasal 27 PP 73/2019 yang keduanya mengatur tarif PPnBM atas kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid.

    Pada Pasal 26, pemerintah memutuskan untuk menaikkan DPP PPnBM kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid dari 13,33 persen menjadi 40 persen dari harga jual.

    Tarif PPnBM 15 persen atas DPP PPnBM sebesar 40 persen dikenakan atas kendaraan full hybrid dengan kapasitas hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per kilometer.

    Pada Pasal 27, pemerintah menaikkan DPP PPnBM kendaraan bermotor full hybrid dari yang awalnya sebesar 33,33 persen dari harga jual menjadi 46,66 persen dari harga jual. Adapun, tarif PPnBM yang dikenakan masih tetap, yakni sebesar 15 persen.

    Tarif dan DPP PPnBM pada Pasal 27 ini berlaku atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 kilometer per liter hingga 23 kilometer per liter, atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per kilometer hingga 125 gram per kilometer.

    Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Aturan ini akan berlaku pada 16 Oktober 2021.

    Di Indonesia, sejumlah model mobil listrik telah dipasarkan. Di antaranya adalah Hyundai Kona EV dan Hyundai Ioniq EV, Tesla, BMW i3S, hingga Lexus UX 300e. Sementara itu, mobil berteknologi hybrid maupun plug-in hybrid banyak dipasarkan Toyota. 

    BISNIS

    Baca juga: Menhub Bikin Aturan Kendaraan Listrik, Apa Isinya?

    ADVERTISEMENT



     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.