PPKM Darurat Diperpanjang, Dirlantas Belum Menyiapkan Kebijakan Baru

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrian kendaraan teerlihat menjelang titik penyekatan baru di Mampang, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021. Polda Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan baru hingga total menjadi 100 titik penyekatan PPKM Darurat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Antrian kendaraan teerlihat menjelang titik penyekatan baru di Mampang, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021. Polda Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan baru hingga total menjadi 100 titik penyekatan PPKM Darurat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya baru saja memberikan informasi terkait kabar perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan bahwa pihaknya masih belum merencanakan kebijakannya terkait masalah ini.

    Pihak Polda Metro Jaya mengaku masih harus lebih dulu menantikan keputusan pemerintah soal perpanjangan PPKM Darurat.

    “Belum ada langkah-langkah untuk menyiapkan kebijakan baru terkait perpanjangan PPKM Darurat,” kata Sambodo Purnomo Yogo, dikutip dari laman NTMC Polri.

    “Nanti aturan penyekatan akan mengikuti pemerintah. Kalau memang PPKM diperpanjang, nanti akan kita perpanjang juga,” ujar Sambodo.

    Polda Metro Jaya sendiri sebelumnya telah menerapkan kebijakan penyekatan jalan di 100 titik sekitar wilayah DKI Jakarta.

    Sambodo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mampu menurunkan mobilitas warga secara ekfetif. Penurunannya pun dikatakan mencapai 50 persen.

    Langkah pemberlanjutan PPKM Darurat ini memang sengaja diambil untuk menekan lonjakan Covid-19, yang semakin menggoroti tanah air.

    Baca: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Sektor Usaha yang Dapat Beroperasi Usai 25 Juli


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.