Masa Berlaku SIM Habis saat PPKM Level 4, Begini Cara Mengurusnya

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Kepolisian saat memindai Smart SIM dengan aplikasi Smart SIM yang saling terhubung di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 22 September 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas Kepolisian saat memindai Smart SIM dengan aplikasi Smart SIM yang saling terhubung di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 22 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya akan memberikan dispensasi bagi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis selama masa PPKM Level 4, dari 3 Juli hingga 2 Agustus 2021.

    Dalam unggahan di akun Twitter resmi, @TMCPoldaMetro, disebutkan bahwa perpanjangan SIM yang masa berlakunya habis selama PPKM Level 4, dapat dilakukan pada 3 hingga 7 Agustus 2021 dengan mekanisme perpanjangan.

    Namun bagi pemilik SIM yang tidak melakukan perpanjangan pada tenggat waktu yang ditentukan, maka akan harus melakukan perpanjangan dengan mekanisme penerbitan SIM baru.

    Sebagai catatan, dispensasi perpanjangan SIM selama masa PPKM Level 4 ini berlaku untuk Satpas dalam lingkup Polda Metro Jaya.

    Untuk perpanjang SIM, ada biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Berikut daftar biaya perpanjangan SIM berdasarkan PP No. 60 Tahun 2016.

    SIM A: Rp 80.000
    SIM B I: Rp 80.000
    SIM B II: Rp 80.000
    SIM C: Rp 75.000
    SIM C I: Rp 75.000
    SIM C II: Rp 75.000
    SIM D: Rp 30.000
    SIM D I: Rp 30.000
    SIM Internasional: Rp 225.000

    Baca juga: Waktu Pengurusan SIM Diperpanjang Polda Metro Jaya Selama PPKM Darurat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.