Kekurangan Suku Cadang, Toyota Kembali Tangguhkan Produksi di Jepang

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses perakitan Toyota GR Yaris di Pabrik Motomachi, Jepang. GR Yaris dirakit di jalur khusus untuk memproduksi mobil sport Toyota. 16 September 2020. (Toyota)

    Proses perakitan Toyota GR Yaris di Pabrik Motomachi, Jepang. GR Yaris dirakit di jalur khusus untuk memproduksi mobil sport Toyota. 16 September 2020. (Toyota)

    TEMPO.CO, Jakarta - Raksasa otomotif Jepang, Toyota, akan menangguhkan produksi di 14 pabrik perakitan di Jepang karena kekurangan suku cadang. Ini merupakan lanjutan dari penangguhan produksi yang diumumkan pada 10 September lalu. 

    Dalam keterangan resmi perusahaan, penangguhan produksi disebabkan oleh kekurangan suku cadang, termasuk di dalamnya kekurangan pasokan semikonduktor, akibat penyebaran Covid-19 di Asia Tenggara dan faktor lainnya.

    "Kami telah mengumumkan pada 10 September tentang rencana produksi kami yang kemudian kami revisi untuk bulan Oktober (penyesuaian produksi domestik pada Agustus dan September)," tulis perusahaan itu, Jumat, 17 September 2021.

    "Kami ingin mengumumkan bahwa akan ada penangguhan produksi pabrik domestik untuk kendaraan yang telah selesai dirakit di Jepang."

    "Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada pelanggan dan pemasok kami karena perubahan ini."

    Perusahaan mengumumkan bahwa penangguhan produksi pada Oktober akan dilakukan di 27 jalur dari total 28 jalur di 14 pabrik.

    Penangguhan produksi dalam beberapa hari selama Oktober ini akan berdampak pada produksi sejumlah model seperti Toyota GR Yaris, Voxy, Corolla, Camry, Land Cruiser 300, Lexus (LS, IS, RC, RC F, NX, UX 300e), Alphard, Vellfire, dan HiAce.

    Baca juga: Krisis Suku Cadang, Toyota Sesuaikan Produksi di Pabrik di Jepang



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Syarat Perjalanan dalam 4 Aturan Baru Mobilitas Masyarakat dari Kemenhub

    Kemenhub menerbitkan 4 Surat Edaran tentang perjalanan orang dalam negeri. Aturan yang mulai berlaku 21 Oktober 2021 menjelaskan berbagai syarat.