Industri Suku Cadang Kecipratan Untung dari Perpanjangan PPnBM 100 Persen

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pameran otomotif GIIAS, 25 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    Pameran otomotif GIIAS, 25 Juli 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Industri Suku Cadang menjadi salah satu sektor industri yang bergembira dengan adanya perpanjangan PPnBM 100 persen. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai sektor suku cadang akan mendapatkan untung besar dari perpanjangan insentif ini.

    "Relaksasi PPnBM akan meningkatkan penjualan mobil bulanan nasional ke level 80.000 unit. Hal ini juga akan membuat industri komponen mobil seperti ban, pelek, kaca, kembali bekerja," kata Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto, dikutip dari Bisnis.com hari ini, Senin, 20 September 2021.

    Jongkie menjelaskan bahwa perpanjangan PPnBM 100 persen ini akan memberikan efek domino bagi industri suku cadang. Sebab, salah satu syarat produksi mobil dalam negeri adalah pembelian komponen lokal (local purchase) minimal 60 persen.

    Sebelumnya, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan bahwa penjualan mobil selama relaksasi PPnBM 100 persen terus mengalami peningkatan, terlebih dalam situasi pandemi.

    "Dalam tiga bulan penerapan PPnBM 100 persen, nilai penjualan mencapai Rp 22 triliun, meningkat dari yang sebelumnya hanya Rp 10 triliun. Bahkan penjualan ini sudah mendekati nilai penjualan sebelum pandemi sebesar Rp 25 triliun," jelas Kukuh.

    Pun demikian, Gaikindo mengimbau seluruh pelaku industri dan diler untuk tetap taat protokol kesehatan dalam operasionalnya. Pasalnya, insentif fiskal yang dioptimalkan perlu adanya kebijakan gas dan rem internal yang perlu diterapkan.

    Baca juga: Diskon PPnBM 100 Persen Mobil Baru Diperpanjang hingga Akhir Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Syarat Perjalanan dalam 4 Aturan Baru Mobilitas Masyarakat dari Kemenhub

    Kemenhub menerbitkan 4 Surat Edaran tentang perjalanan orang dalam negeri. Aturan yang mulai berlaku 21 Oktober 2021 menjelaskan berbagai syarat.