Kebijakan Uji Emisi Dianggap Belum Efektif di Jakarta, Kenapa?

Reporter

Petugas mengukur kualitas emisi gas buang kendaraan roda empat di perumahan Pesona Khayangan Depok, Jawa Barat, Selasa, 16 November 2021. Setiap hari tersedia kuota untuk uji emisi gratis sebanyak 500 mobil. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan uji emisi mulai digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengurangi jejak karbon. Bahkan Pemerintah Kota Jakarta Barat sudah menggelar razia uji emisi kendaraan bermotor pada 1 Maret 2022.

Akan tetapi, aturan uji emisi kendaraan bermotor tersebut dianggap masih belum efektif untuk diterapkan di Jakarta. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.

"Kebijakan uji emisi itu sampai saat ini masih minim sosialisasi, minim titik lokasi pelaksanaan uji, dan masih sumirnya pengenaan sanksi," kata August Hamonangan, melalui keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara hari ini, Senin, 7 Maret 2022.

Lebih lanjut August juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus melakukan beberapa cara untuk menerapkan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor. Sejumlah cara itu nantinya harus membuat masyarakat Jakarta antusias dengan kebijakan yang dibuat.

Dirinya mengatakan, salah satu caranya adalah dengan mempermudah akses titik lokasi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. Langkah ini menurutnya harus dilakukan agar meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan uji emisi.

August menyarankan bahwa pemerintah hendaknya menyebarkan titik uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di sejumlah wilayah agar mudah dijangkau. Beberapa tempat yang bisa dijadikan titik uji emisi itu adalah pemukiman warga, kecematan, terminal, hingga ‘pool’ taksi.

"Jadi bisa lebih banyak dimanfaatkan warga untuk bisa mengikuti uji emisi (kendaraan bermotor)," ucap August menambahkan.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut secara blak-blakkan menyebutkan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor Jakarta sampai saat ini belum efektir. Karena menurutnya, aturan ini harus memerlukan kajian terukur dan masif.

"Makanya sudah saya sampaikan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup) jauh-jauh hari agar kebijakan uji emisi lebih diefektifkan," tutup dia.

Baca: Meski Tak Raih Poin di Moto3 Qatar, Mario Aji Akui Sudah Mencapai Target

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.






2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Dinkes Imbau Setop Beri Obat Sirop untuk Sementara

2 jam lalu

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Dinkes Imbau Setop Beri Obat Sirop untuk Sementara

Kementerian Kesehatan RI mengungkap temuan dua kasus baru Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di DKI Jakarta pada awal tahun 2023. Dua kasus tersebut dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.


Warga Antusias Bikin Paspor Sehari Jadi Rp 1 Juta di Akhir Pekan

3 jam lalu

Warga Antusias Bikin Paspor Sehari Jadi Rp 1 Juta di Akhir Pekan

Kantor Imigrasi membuka layanan paspor sehari jadi di akhir pekan, tarifnya Rp 1 juta. Dilayani di unit layanan paspor di 5 mall di Jakarta.


Soal Dugaan Persekongkolan, Jakpro Sampaikan Alasan Tender Revitalisasi TIM Tahap III Sempat Dibatalkan

4 jam lalu

Soal Dugaan Persekongkolan, Jakpro Sampaikan Alasan Tender Revitalisasi TIM Tahap III Sempat Dibatalkan

PT Jakpro menyampaikan alasan tender revitalisasi TIM tahap III sempat dibatalkan. KPPU menduga ada persekongkolan dalam tender tersebut.


Ini Besaran Fidyah Tahun 2023 untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

1 hari lalu

Ini Besaran Fidyah Tahun 2023 untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Membayar fidyah diwajibkan untuk tiga kriteria. Diantaranya orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk puasa,orang sakit parah dan ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya.


Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

2 hari lalu

Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

Kemiskinan ekstrem seharunsya sudah tidak ada di Jakarta karena jumlah bantuan yang besar dari pemerintah


Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

2 hari lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?

2 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menurun menjadi 34 dari tahun 2021 di angka 38. Ini tiga indikator utama yang menyebabkan penurunan skor IPK.


Daerah Rawan Longsor di Jakarta Meluas Jadi 21 Lokasi

2 hari lalu

Daerah Rawan Longsor di Jakarta Meluas Jadi 21 Lokasi

BPBD DKI menyatakan ada 21 lokasi di Jakarta yang rawan longsor pada bulan ini, bertambah dari 15 titik pada Januari lalu.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

2 hari lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Dishub DKI Tambah Tempat Parkir dengan Tarif Tertinggi, Inilah 11 Lokasinya

2 hari lalu

Dishub DKI Tambah Tempat Parkir dengan Tarif Tertinggi, Inilah 11 Lokasinya

Jakarta kini memiliki sebelas tempat parkir dengan tarif tertinggi