Cara Blokir STNK Biar Tak Kena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Reporter

Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Mandiri Tunas Finance. (ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Adakalanya Anda perlu memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Misalnya, ketika Anda baru menjual kendaraan, blokir STNK diperlukan untuk menghindari risiko terkena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor merupakan pajak bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu jenis kendaraan yang sama, serta nama dan alamat pemilik yang sama pula. Contoh, Anda memiliki kendaraan sepeda motor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, maka Anda wajib membayar Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Saat Anda menjual kendaraan tanpa memblokir STNK, kemungkinan nama Anda masih tercantum sebagai pemilik kendaraan tersebut. Dengan demikian pajak kendaraan tersebut masih menjadi tanggungan Anda. Apalagi jika Anda memiliki lebih dari satu kendaraan, Anda wajib membayar Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan tersebut. Oleh sebab itu, memblokir STNK penting untuk menghapus status kepemilikan kendaraan bermotor.

Lalu, Bagaimana cara memblokir STNK?

Setelah melakukan transaksi jual kendaraan, sebaiknya segera datangi kantor Samsat terdekat. Saat hendak melakukan pemblokiran STNK, pemilik kendaraan hanya perlu menyediakan surat atau tanda jual beli berisi pernyataan penjualan kendaraan bermeterai, serta melampirkan fotokopi STNK dan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, serta Kartu Keluarga atau KK. Jika diwakilkan, sertakan surat kuasa bermeterai. Serahkan dokumen tersebut agar petugas dapat melakukan pemblokiran STNK.

Bagi Anda yang tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke Samsat, blokir STNK dapat dilakukan via online. Syaratnya tidak jauh beda, dokumen yang diperlukan adalah bentuk softcopy atau file elektronik. Tetapi, bila tidak ada STNK atau BPKB atau surat akta penyerahan dan bukti bayar, Anda tidak bisa memblokir STNK secara online. Proses pemblokiran STNK hanya dapat dilakukan dengan datang langsung ke Samsat Induk. Sesuai wilayah kendaraan yang terdaftar.

Berikut cara memblokir STNK lewat online:

Untuk langkah yang perlu dilakukan saat akan melakukan pemblokiran STNK secara online yakni sebagai berikut:

1. Buka laman https://pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik opsi PKB

3. Pilih jenis layanan blokir kendaraan, kemudian pilah nomor kendaraan yang akan diblokir.

4. Unggah file dokumen syarat blokir STNK yang telah disiapkan. Kemudian klik kirim.

Setelah melakukan blokir STNK, status STNK akan terlihat di kolom PKB atau dikirim via Email. Anda juga dapat melakukan pengecekan ulang melalui situs atau secara langsung datang ke kantor Samsat daerah.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Begini Cara Kerja Tilang Elektronik e-TLE Bisa Blokir STNK

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Lupa EFIN Saat Ingin Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Mengeceknya?

3 jam lalu

Lupa EFIN Saat Ingin Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Mengeceknya?

Melaporkan SPT pajak orang pribadi bisa dilakukan melalui e-filing. Untuk melaporkan SPT melalui e-filing, wajib pajak harus memiliki EFIN.


Hindari Gangguan Jaringan, Jangan Lapor SPT Pajak Mendekati 31 Maret

6 jam lalu

Hindari Gangguan Jaringan, Jangan Lapor SPT Pajak Mendekati 31 Maret

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktoran Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor minta warga segera laporkan SPT pajak.


Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

1 hari lalu

Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melakukan restitusi atau mengembalikan pajak bagi warga yang telanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif PBB 2023.


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

2 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

3 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


Berebut Tiket Konser NCT Dream, Platform Digital Loket.com dan Livin Mandiri Sempat Error

4 hari lalu

Berebut Tiket Konser NCT Dream, Platform Digital Loket.com dan Livin Mandiri Sempat Error

Berebut tiket konser The Dream Show NCT Dream sebabkan platform digital pembelian tiket online mengalami error.


PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

5 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


Minyakita Masih Langka, Zulhas Tetap Sebut Stoknya Terbatas tapi Banyak yang Beli

6 hari lalu

Minyakita Masih Langka, Zulhas Tetap Sebut Stoknya Terbatas tapi Banyak yang Beli

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Mendag Zulhas kembali menepis pernyataan stok Minyakita mengalami menipis atau bahkan mengalami kelangkaan.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

6 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

7 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten