40 Juta Kendaraan Bermotor Tak Bayar Pajak Bakal Direkonsiliasi

Warga saat melakukan perpanjangan STNK di gerai Samsat Keliling Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dalam isinya terdapat aturan baru mengenai pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia adalah peserta aktif BPJS Kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaBerdasarkan database DASI – Jasa Raharja sampai Desember 2021 terdapat 40 juta kendaraan bermotor belum melunasi pembayaran pajak.

Kendaraan sebanyak itu sekitar 39 persen dari total 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. Tim Pembina Samsat Nasional pun akan merekonsiliasi data kendaraan bermotor tersebut.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan kondisi itu ironi sebab secara kasat mata kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya semakin padat dan diikuti meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan jiwa.

"Di sisi lain, negara justru berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip hari ini, Kamis, 15 Juni 2022.

Rencana rekonsiliasi dibahas dalam rapat Tim Pembina Samsat Nasional di Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juni 2022. Rekonsiliasi bertujuan mendapatkan data yang akurat sebab di Kantor Bersama Samsat terdapat tiga instansi, yaitu Polri, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah.

Data kendaraan bermotor yang lebih terorganisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan optimalisasi perlindungan dasar baik bagi para pengguna jalan maupun pemilik kendaraan bermotor oleh pemerintah.

Tim Pembina Samsat pun sepakat akan memperketat implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Menurut Rivan A. Purwantono penerapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Penerapan kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap dan akan diawali dengan sosialisasi.

Rivan mengungkapkan guna mendorong kebijakan tersebut Kementerian Dalam Negeri merencanakan stimulus kepada masyarakat berupa penghapusan biaya Bea Balik Nama (BBN II) dan penghapusan denda progresif untuk Kepemilikan Kendaraan.

JOBPIE | NTMC POLRI

BacaPandemi, Bapenda DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.






Operasi Keselamatan Jaya, Mobil Pakai Strobo Siap-siap Kena Tilang

2 hari lalu

Operasi Keselamatan Jaya, Mobil Pakai Strobo Siap-siap Kena Tilang

Polda Meto Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya dari mulai hari ini, 7 Februari sampai dengan 20 Februari 2023.


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

3 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

3 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

5 hari lalu

Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

Ketua MPR Bamsoet usulkan sepeda motor tak hanya moge boleh masuk jalan tol. Pahami dulu aturan dan larangannya.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

9 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Naik Motor Pakai Headset Bisa Kena Tilang, Segini Dendanya

12 hari lalu

Naik Motor Pakai Headset Bisa Kena Tilang, Segini Dendanya

Naik motor sambil pakai headset bisa ditilang, berikut penjelasannya termasuk bisa kena hukuman pidana atau denda. Mengapa?


13 Kecamatan di Kota Tangerang Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor

24 hari lalu

13 Kecamatan di Kota Tangerang Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, dilaporkan telah menggelar Hari Bebas Kendaraan bermotor sejak awal 2023.


Cara Daftar Antrean Kunjung Pajak Secara Online yang Mudah

24 hari lalu

Cara Daftar Antrean Kunjung Pajak Secara Online yang Mudah

cara daftar antrean kunjung pajak secara online lewat kunjung.pajak.go.id bagi wajab pajak sesuai ketentuan berlaku


Inilah Jenis-jenis SIM yang Berlaku di Indonesia

26 hari lalu

Inilah Jenis-jenis SIM yang Berlaku di Indonesia

SIM merupakan salah satu kelengkapan berkendara yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Indonesia.


14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi

28 hari lalu

14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi

Polda Metro membuka layanan Samsat Keliling di 14 lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.