TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kota (Pemkot) Bogor turut mendukung Instruksi Presiden (Inpres) untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai mobil dinas. Dalam dukungannya, Pemkot setempat telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,8 miliar.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk membeli dua unit mobil listrik dan lima unit motor listrik. Menurut laporan Antara, rencana anggaran ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dibenarkan langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkot Bogor, Syarfah Sofiah. Dirinya menjelaskan bahwa anggaran itu mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini semangat pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengurangi kendaraan berbahan dasar minyak (BBM)," kata dia seperti dikutip Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa DPRD Kota Bogor telah mengesahkan perubahan APBD 2022 yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 2,7 triliun, belanja daerah Rp 3,09 triliun, dan pembiayaan Rp 360 miliar, dan pengadaan kendaraan listrik Rp 1,8 miliar.
Dari dana Rp 1,8 miliar, kata dia, Rp 1,7 milia di antaranya bakal digunakan untuk dua unit mobil listrik dinas Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan wakilnya, Dedie A. Rachim. Sedangkan untuk lima motor listrik dianggarkan sebesar Rp 137,5 juta.
Syarifah menyebut kendaraan listrik untuk mobil dinas tersebut diharapkan sudah tersedia pada akhir tahun ini. Namun, lanjut dia, semua itu tergantung pada ketersediaan mobil listrik dari produsen.
Bima Arya sendiri sudah menjajal mobil listrik model Hyundai Kona dalam acara peringatan Hari Pelanggan 2022 yang diselenggarakan PT PLN di Taman Ekspresi Kota Bogor, Rabu, 21 September 2022.
Baca Juga: Intip Spesifikasi K9, Mobil Polisi yang Kena Amukan Oknum Suporter
ANTARA
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
