TEMPO.CO, Jakarta - Panel antarlembaga Filipina yang diketuai Presiden Ferdinand Marcos Jr telah menyetujui penghapusan tarif impor kendaraan listrik demi memacu permintaan kendaraan listrik di tengah tingginya biaya bahan bakar.
Marcos akan mengeluarkan perintah eksekutif pemotongan tarif impor menjadi 0 persen untuk kendaraan listrik, seperti mobil penumpang, bus, van, truk, sepeda motor, sepeda, hingga suku cadang selama lima tahun. Tarif impor di Filipina saat ini 5 persen hingga 30 persen.
Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan perintah eksekutif Presiden Marcos Jr tadi bertujuan memperluas sumber pasar dan mendorong konsumen untuk menggunakan kendaraan listrik dan meningkatkan keamanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor.
"Dan mendorong pertumbuhan ekosistem industri EV dalam negeri," ujar Arsenio Balisacan, dikutip dari Reuter hari ini, Jumat, 25 November 2022.
Konsumen di Filipina saat ini membayar USD 21.000 hingga 49.000 atau sekitar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk kendaraan listrik. Harga tersebut sedikit lebih mahal dari kendaraan konvensional yang harganya USD 19.000 - 26.000 atau Rp 297,9 juta hingga Rp 407,7 juta.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menargetkan pemberian insentif berupa subsidi pembelian mobil listrik dan motor listrik pada tahun depan. Namun pemerintah masih menggodok bentuk insentif tersebut.
Menhub Budi Karya mengungkapkan bahwa subsidi pembelian itu akan setara dengan besaran subsidi BBM dalam kurun waktu tertentu. Ini artinya akan ada peralihan fungsi subsidi yang diberikan selama ini.
Budi Karya menuturkan bahwa subsidi kepada pembeli kendaraan listrik selama 3-4 tahun setara dengan subsidi BBM 3-4 tahun.
Baca: 20 Kendaraan Listrik Turing Jakarta-Bali
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.
