Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Perpanjangan SIM A dan C di Polres Metro Depok Rp 485 Ribu, Ini Detilnya

image-gnews
Ilustrasi SIM A dan SIM C. Foto : Instagram
Ilustrasi SIM A dan SIM C. Foto : Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah viral biaya perpanjangan SIM A di Polres Metro Depok yang mencapai Rp 260 ribu, kini muncul keluhan dugaan pungli perpanjangan SIM A dan SIM C Rp 485 ribu.

“Tanggal 5 Desember kemarin saya baru memperpanjang SIM A dan SIM C di polres depok. Total mencapai Rp 485 ribu,” tulis Ichad di Twitter menanggapi cuitan Polresta Depok, dikutip hari ini, Minggu, 11 Desember 2022.

Polres Metro Depok mengklarifikasi biaya perpanjangan SIM pada Desember 2022 menjawab keluhan Sadat yang diminta membayar Rp 260 ribu untuk perpanjangan SIM A.

Kasus serupa sebelumnya diungkapkan Sadat, yang diminta biaya perpanjangan SIM A Rp 260 ribu pada hari yang sama dengan Ichad, yakni 5 Desember 2022.

Bedanya dengan Ichad, Sadat tak mau membayarnya. Dia memilih meninggakan Kantor Polres Metro Depok kemudian mengunggah pengalamannya itu di Twitter.

Ichad menjabarkan bahwa biaya perpanjangan SIM Rp 485 ribu yang dibayarnya meliputi:
1. Tes kesehatan untuk dua SIM Rp 25 ribu
2. Psikotes SIM A dan C Rp 120 ribu
3. Formulir SIM A Rp 80 ribu
4. Formulir SIM C Rp 75 ribu
5. Asuransi dua sim Rp 100 ribu
6. Sertifikat pengemudi (SP) Rp 80 ribu.

Total general biaya perpanjangan SIM A dan C yang dibayar Ichad mencapai Rp 485 ribu.

Ichad mengungkapkan kebingungannya soal tambahan biaya SP sebesar Rp 40 ribu per jenis SIM.

“Sertifikat pengemudi ini apa? Biaya tambahan apa?” cuit Ichad.

Dia menjelaskan bahwa dia memperpanjang SIM karena berusaha menjadi pengendara yang taat aturan dan kewajiban. Namun niat baik itu malah dijadikan alasan untuk pungli.

“Saya memperpanjang SIM untuk menjadi pengendara yang taat aturan, pak. Tolong jangan dibodoh-bodohin."

Kasatlantas Polres Metro Depok Ajun Kombes Bonifacius Surano menjelaskan bahwa Sadat datang ke kantor Polrestro Depok untuk mengurus perpanjangan SIM A pada Senin pagi, 5 Desember 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menuju loket pendaftaran, Sadat membayar biaya kesehatan Rp 25 ribu dan biaya psikologi Rp 60 ribu di loket kesehatan dan psikologi.

Sadat datang ke loket pendaftaran dan bertemu dengan polisi berpangkat briptu sebagai petugas di loket.

"Anggota Polri itu menginformasikan biaya SIM A dikenakan sebesar Rp 130 ribu," ujar Boni kepada pers, Selasa lalu, 6 Desember 2022.

Sadat keberatan atas biaya perpanjangan SIM A Rp 130 ribu. Dia meminta perincian biayanya.

Menurut Boni, petugas telah menjelaskan bahwa Rp 130 ribu itu kalkulasi dari biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 80 ribu dan asuransi Rp 50 ribu.

"Anggota kami menjelaskan bahwa biaya asuransi Rp 50 ribu bersifat opsional, tidak diwajibkan bayar."

Petugas lalu mengarahkan Sadat agar membayar biaya perpanjangan SIM A di loket pendaftaran. Namun, Sadat pergi sambil membawa formulir pendaftaran perpanjangan SIM tanpa membayar PNBP.

KHOLIS KURNIA WATI | TEMPO.CO | JOBPIE

Baca: Biaya Perpanjang SIM A dan C Terbaru serta Persyaratannya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

6 jam lalu

Armada Angkot AC saat uji coba di Terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Bakal Luncurkan Angkot Ber-AC dengan Pembayaran Nontunai

Sebentar lagi di Depok akan meluncur angkot berpendingin udara dengan pembayaran nontunai. Kadishub Kota Depok Zamrowi menyebut baru ada 10 unit.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

18 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

22 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan pengurus MBI Pusat, MBI Sukabumi, dan MBI Sumedang, di Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.
Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

Penggolongan SIM menjadi bukti kepedulian Polri untuk menempatkan keselamatan berkendara sebagai prioritas utama.


Beredar Video Mobil Damkar Depok Tak Bisa Isi BBM di SPBU karena Saldo Kartu Habis

2 hari lalu

Ilustrasi kebakaran. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Beredar Video Mobil Damkar Depok Tak Bisa Isi BBM di SPBU karena Saldo Kartu Habis

Dalam video itu, petugas Damkar Depok mengeluh tak bisa mengisi BBM di SPBU karena saldo di kartu top up habis.


9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
9 Pegawai KPK yang Main Judi Online Juga Terlibat Kasus Pungli di Rutan

Sembilan dari 17 pegawai KPK yang diduga bermain judi online merupakan petugas rutan yang melakukan pungli terhadap para tahanan.


Kasus Korupsi UPN Veteran Jakarta Bakal Disidangkan, Kejari Depok Utus 6 JPU

3 hari lalu

Kejaksaan Negeri Depok. TEMPO/ADE RIDWAN
Kasus Korupsi UPN Veteran Jakarta Bakal Disidangkan, Kejari Depok Utus 6 JPU

Kejari Depok akan menghadirkan sejumlah saksi di persidangan, termasuk mantan Rektor UPN Veteran Jakarta Prof Erna Hernawati.


Depok Tutup Sementara TPA Cipayung, Sampah Longsor Tepat di Titik Pembuangan

3 hari lalu

Armada pengangkut sampah antre menunggu giliran bongkar muat di TPA Cipayung, Kota Depok, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Tutup Sementara TPA Cipayung, Sampah Longsor Tepat di Titik Pembuangan

Warga Depok diimbau kurangi timbulan sampah dari sumbernya, kemudian melakukan pemilahan organik dan anorganik sebelum sampai ke TPA Cipayung.


TPA Cipayung Depok Longsor, Truk Sampah Antre Sampai 8 Jam

3 hari lalu

Armada pengangkut sampah antre menunggu giliran bongkar muat di TPA Cipayung, Kota Depok, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
TPA Cipayung Depok Longsor, Truk Sampah Antre Sampai 8 Jam

Longsor terkini di TPA Cipayung Depok terjadi pada Senin malam berbarengan dengan hujan deras. Dampaknya pun berulang.


Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Gerbang Otomatis di 29 Pelabuhan

5 hari lalu

Aktifitas loading pemuatan kayu log ke atas truk si Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu, 22 Mei 2024. Semua aktifitas kepelabuhanan ini bisa dipantau melalui aplikasi Pelindo Terminal Operating System Multipurpose PTOS-M yang akan  memberikan kemudahan layanan online booking request, operation planning, storage inventory, serta control & monitoring. Tempo/Budi Purwanto
Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Gerbang Otomatis di 29 Pelabuhan

Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di sejumlah pelabuhan


Pelindo Lampung Berkomitmen Berantas Pungli di Pelabuhan

5 hari lalu

GM Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi. ANTARA/HO-Pelindo Lampung.
Pelindo Lampung Berkomitmen Berantas Pungli di Pelabuhan

Pelindo Regional 2 Lampung berkomitmen memberantas pungutan liar (pungli) dan suap di area pelabuhan melalui digitalisasi pelabuhan.