TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail memprediksi pendapatan dari sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota bisa mencapai Rp 60 miliar dalam sehari. Dengan besarnya penerimaan ini, Ismail menilai perlu adanya penanganan dan penerapan yang baik.
"Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp 60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," kata Ismail, dikutip dari Tempo.co hari ini, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurut Ismail, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa uang yang terkumpul tersebut bisa digunakan untuk peningkatan layanan transportasi. Artinya, uang yang dibayarkan masyarakat tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat lagi dalam bentuk peningkatan layanan transportasi.
"Kalau ini diterapkan pemungutan terhadap jalan tersebut, ya yang berhak untuk mendapatkan hasilnya itu kembali kepada masyarakat pengguna," jelasnya.
Ismail turut mempertanyakan usulan tarif ERP dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan besaran mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 19.000. Menurutnya, penetapan tarif ini harus memiliki dasar yang jelas dan harus ada perhitungannya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah mengusulkan tarif jalan berbayar ini mencapai Rp 5.000 sampai dengan Rp 19.900. Sementara Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun memiliki tarif jalan berbayar mulai dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 13.000.
Angka yang diusulkan DTKJ tersebut didapat dari jawaban mayoritas masyarakat sebanyak 77,75 persen dari 1.092 responden. Haris menyebutkan bahwa 11,45 persen responden lainnya mengusulkan tarif jalan berbayar elektronik (JBE) berkisar Rp 20.000. sekedar informasi, survei ini dilakukan kepada para pengguna mobil.
DICKY KURNIAWAN | AMY HEPPY
Baca juga: Pendapatan Jalan Berbayar Disarankan untuk Perbaiki Kualitas Transportasi
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
