Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Titik

Reporter

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan tanggapan terkait rencana penerapan sistem jalan berbayar di Ibu Kota. Pihaknya menyarankan agar sistem Electronic Road Pricing (ERP) tersebut tidak langsung diterapkan di 25 ruas jalan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), disebutkan bahwa sistem jalan berbayar di DKI Jakarta tersebut akan diberlakukan di 25 titik.

Namun Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan penerapan sistem ERP tersebut diuji coba terlebih dahulu di tiga ruas jalan. Apabila pemberlakuan jalan berbayar terlalu banyak, kata dia, dikhawatirkan membebani masyarakat.

"Tadi juga sempat didiskusikan juga ini sangat terkesan memberatkan kalaupun diterapkan. Harusnya diujicoba di ruas-ruas tertentu dulu," kata dia seperti dilansir Tempo.co dari Antara hari ini, Selasa, 17 Januari 2023.

Lebih lanjut dirinya mengatakan penerapan ERP pada tiga ruas jalan tersebut juga seperti rencana awal pada 2014. Saat itu salah satu titik ruas jalan yang dipilih untuk penerapan sistem jalan berbayar adalah Jalan Rasuna Said.

"Tadi ada yang mengingatkan juga sebenarnya ide awal 2014 itu di tiga ruas jalan, seperti Kuningan Rasuna Said," ujar dia menjelaskan.

Sekedar informasi tambahan, rencana sistem jalan berbayar ini seharusnya dibahas dalam rapat kerja yang digelar pada Senin, 16 Januari 2023. Akan tetapi, rapat itu harus ditunda karena perwakilan Pemprov DKI Jakarta tidak hadir. Dilaporkan hanya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo beserta jajarannya yang datang.

"Kami berharap dalam pembahasan ini pihak-pihak tersebut harus bisa hadir sehingga segala sesuatu nanti yang timbul dalam pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari mereka itu bisa terjawab tuntas," ucap dia.

"Mengingat substansi yang akan dibahas ini sangat penting dan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat," tutup Ismail.

Baca juga: 13 Kecamatan di Kota Tangerang Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto






Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

1 hari lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

1 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

2 hari lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

3 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

4 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta

4 hari lalu

Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth jalan berbayar bisa diberlakukan di Jakarta apabila pelayanan transportasi umum sudah maksimal.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

4 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

5 hari lalu

Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebagian besar kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan peralatan kelistrikan sesuai standar yang ada.


Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

5 hari lalu

Gulkarmat DKI Usul Upah PJLP Naik Rp 1 Juta Jadi Rp 5,9 Juta, Alasan Risiko Bahaya

Gulkarmat DKI Jakarta mengusulkan kenaikan upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di instansi itu sebesar Rp1 juta menjadi Rp5,9 juta.