Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Negara Ini Terapkan ERP Alias Sistem Electronic Road Pricing, Begini Aturannya

image-gnews
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Gerbang ERP di jalan Medan Merdeka Barat ini merupakan yang ketiga dipasang untuk uji coba pelaksanaan jalan berbayar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Gerbang ERP di jalan Medan Merdeka Barat ini merupakan yang ketiga dipasang untuk uji coba pelaksanaan jalan berbayar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam tahap menggodok rencana sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Dikutip dari dephub.go.id Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan ini diberlakukan sebagi upaya mengatasi kemacetan dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

Terdapat beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini lebih dulu dari Indonesia, dikutip dari www.fortuneidn.com.

Baca: Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Titik

Negara yang Terapkan ERP

1. Inggris

Sejak 2003, Inggris telah menerapkan jalan berbayar ERP. Sistem ini diberlakukan di jalan-jalan tertentu  untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Di Londoh, jalan berbayar ini disebut dengan London Congestion Charging Scheme (LCCS). Para pengendara yang melewati jalan tertentu pada tiap Senin hingga Jumat, pada pukul 07.00 hingga 18.20 akan dikenai tarif 8 pound atau Rp114 ribu. Pada 2005 menteri transportasi Inggris menerapkan Teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk jalan berbayar. Kebijakan ini diterima dan diberlakukan jalan berbayar di beberapa kota.

2. Singapura 

Singapura menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Pemerintah Singapuran melakukan hal ini karena melihat laju pertumbuhan mobil pribadi semakin meningkat dibanding pertambahan panjang jalan. Merujuk laman pengelola ERP Singapura, Land Transport and Authority (LTA), sekali melintas pengendara harus membayar S$0,25 atau Rp3.550 hingga S$10,00 atau Rp142.150. Harga ini disesuaikan dari jenis kendaraan, lokasi, waktu, dan tingkat kepadatan jalan.

3. Jerman

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jerman juga menjadi negara yang menerapkan jalan berbayar ERP. Sama seperti Inggris negara ini menggunakan GNSS pada sistem ERP. Sistem berbayar ini disebut dengan LKW Maut. LWK Maut itu sendiri diperuntukkan untuk truk dengan berat kendaraan yang sama atau lebih dari 12 ton dan berlaku pada jam sibuk. Pemerintah Jerman juga melakukan patroli dengan 300 armada kendaraan dan 540 petugas untuk berpatroli.

4. Swedia

Di kota Stockholm, sistem jalan berbayar ERP ini berlaku mulai pukul 06.30 hingga 18.30 pada hari kerja. Tetapi ada pengecualian untuk beberapa kendaraan seperti eperti taksi, kendaraan darurat, bus, mobil ramah lingkungan, dan pengendara yang berasal dari pulau Lidingo yang terisolasi. Sejak jalan berbayar ERP diberlakukan sekitar 25 persen terjadi penurunan kepadatan lalu lintas.

YOLANDA AGNE 

Baca juga: PKS dan PSI Lagi Kompak Tolak Jalan Berbayar ERP di Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Enik Waldkonig Ihwal Ferienjob Sampai Diusut Polisi: Tak Ada Surat Panggilan Tiba-Tiba jadi Tersangka

1 jam lalu

Ferienjob. Istimewa
Cerita Enik Waldkonig Ihwal Ferienjob Sampai Diusut Polisi: Tak Ada Surat Panggilan Tiba-Tiba jadi Tersangka

Enik Waldkonig menjelaskan tidak pernah mendapat surat panggilan dari Bareskrim Polri soal ferienjob. Tiba-tiba tersangka.


Enik Waldkonig, Pemilik SHB Ceritakan Awal Mula 4 Mahasiswa Ferienjob Lapor ke KBRI: Bilang Kalau Bukan Program Magang

3 jam lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Enik Waldkonig, Pemilik SHB Ceritakan Awal Mula 4 Mahasiswa Ferienjob Lapor ke KBRI: Bilang Kalau Bukan Program Magang

Enik Waldkonig menceritakan empat mahasiswa ferienjob akhirnya melaporkan kejadian yang mereka alami ke KBRI Jerman.


Cerita Korban Ferienjob UNJ: Mendapat Kekerasan dan Rasisme di Tempat Kerja

3 jam lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Cerita Korban Ferienjob UNJ: Mendapat Kekerasan dan Rasisme di Tempat Kerja

Keluhan Achmad Muchlis tentang beban kerja tak pernah digubris saat ferienjob di Jerman yang berkedok magang mahasiswa


Unika Santo Thomas Sumatera Utara Nyatakan Sihol Situngkir Tersangka TPPO Tak Lagi Jabat Rektor Sejak 2022

4 jam lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Unika Santo Thomas Sumatera Utara Nyatakan Sihol Situngkir Tersangka TPPO Tak Lagi Jabat Rektor Sejak 2022

"Bapak Sihol Situngkir sudah tidak menjabat lagi sebagai rektor di Unika Santo Thomas," kata Maidin,


Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

5 jam lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

Polisi menyebut kasus Ferienjob atau magang mahasiswa di Jerman sebagai TPPO, sementara Migrant Watch menyebutnya salah prosedur.


Enik Waldkonig Tersangka TPPO Berkedok Ferienjob Bantah Telantarkan Mahasiswa di Bandara Frankfurt

6 jam lalu

Ferienjob. Istimewa
Enik Waldkonig Tersangka TPPO Berkedok Ferienjob Bantah Telantarkan Mahasiswa di Bandara Frankfurt

Bareskrim Polri menetapkan Enik Waldkonig sebagai tersangka dugaan perdagangan orang berkedok magang mahasiswa ferienjob


Cerita Bos PT SHB Tersangka TPPO Berkedok Magang Ferienjob saat Pertama Kali Libatkan Mahasiswa Indonesia

6 jam lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Cerita Bos PT SHB Tersangka TPPO Berkedok Magang Ferienjob saat Pertama Kali Libatkan Mahasiswa Indonesia

Bos PT SHB, Enik Waldkonig, menyebut ia pertama kali melibatkan mahasiswa Indonesia di program ferienjob pada 2022


Mau Magang? Ini Syarat Serta Cara Legal untuk Magang di Jerman dan Australia

8 jam lalu

Ferienjob. Istimewa
Mau Magang? Ini Syarat Serta Cara Legal untuk Magang di Jerman dan Australia

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang terungkap setelah 4 mahasiswa yang sedang mengikuti ferienjob mendatangi KBRI.


Kejati Jambi Periksa Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman, Tunjuk 5 Jaksa Peneliti

14 jam lalu

Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Kejati Jambi Periksa Kasus TPPO Berkedok Magang di Jerman, Tunjuk 5 Jaksa Peneliti

Polda Jambi sedang menyelidiki kasus dugaan TPPO ferienjob dengan tiga orang terlapor.


Mengapa Program Magang Mahasiswa Seperti Ferienjob di Jerman Bisa Dikategorikan TPPO?

21 jam lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Mengapa Program Magang Mahasiswa Seperti Ferienjob di Jerman Bisa Dikategorikan TPPO?

Tempo meminta pendapat Polri dan Kontras mengapa pengiriman mahasiswa magang ke Jerman seperti ferienjob bisa dikenai pasal TPPO?