Sistem Jalan Berbayar Tetap Dirancang meski Ada Tilang Elektronik

Reporter

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Rencana jalan berbayar ini bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dilaporkan tetap akan merancang penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan ERP tetap dirancang meski ada tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

"Mekanisme pengendalian lalu lintas itu terus dilakukan,” kata ujar kepala Dishub DKI Jakarta seperti dikutip Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Rabu, 25 Januari 2023.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan kemacetan di Jakarta terus meningkat hingga mencapai 22,4 juta kendaraan. Jumlah kendaraan tersebut berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

“Jika ini dibiarkan tanpa pengendalian lalu lintas khususnya kendaraan pribadi maka kemacetan tidak akan bisa kami hindari,” tambah dia.

Syafrin menjelaskan bahwa sistem jalan berbayar bakal diberlakukan untuk menekan angka kemacetan di Ibu Kota. Karena, menurut dia, kebijakan three in one (3 in 1) dan ganjil genap tidak efektif.

Dengan adanya penerapan ERP, diharapkan masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum atau angkutan umum. Syafrin memastikan kapasitas angkutan umum di Jakarta sudah mendukung. “Layanan angkutan umum saat ini sudah lebih baik,” jelas dia.

Sistem jalan berbayar sendiri saat ini masih dalam tahap pembahasan regulasi atau rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh DPRD DKI Jakarta. Rancangan tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini.

Nantinya sistem ERP tersebut bakal diberlakukan di 25 titik ruas jalan Jakarta. Dishub DKI sempat memperkirakan bahwa tarif sistem jalan berbayar ini dimulai dari Rp 5 ribu sampai dengan Rp 19 ribu.

Baca juga: Sistem Jalan Berbayar Disarankan Tak Langsung Diterapkan di 25 Titik

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto






Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

4 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

4 jam lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Uji Coba Penutupan 27 Putar Balik di Jakarta Juni 2023, Simak Daftar Lokasinya

6 jam lalu

Uji Coba Penutupan 27 Putar Balik di Jakarta Juni 2023, Simak Daftar Lokasinya

Dishub DKI mulai melakukan penutupan 27 putar balik pada Juni 2023. Akan melalui masa uji coba selama tiga bulan. Simak lokasinya.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

9 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

11 jam lalu

Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

Kajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.


Tarif Integrasi Diminta Agar Dievaluasi, Dirut MRT Jakarta: Seharusnya Ke Jaklingko

16 jam lalu

Tarif Integrasi Diminta Agar Dievaluasi, Dirut MRT Jakarta: Seharusnya Ke Jaklingko

Pemprov DKI akan terus berupaya melakukan evaluasi agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program tarif integrasi moda transportasi.


14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

1 hari lalu

14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

BKKBN memaparkan jumlah potensi kasus stunting di Jakarta menyentuh 14 persen. Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.


Tilang Elektronik Pakai Ponsel Berlaku di Bogor, Begini Mekanismenya

1 hari lalu

Tilang Elektronik Pakai Ponsel Berlaku di Bogor, Begini Mekanismenya

Pelanggaran lalu lintas akan tertangkap kamera polisi di lapangan menggunakan kamera tilang elektronik ETLE mobile khusus.


Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

1 hari lalu

Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai Transjakarta telah sejajar dengan pelayanan transportasi umum di berbagai kota-kota di dunia.


Operasi Keselamatan Jaya, Mobil Pakai Strobo Siap-siap Kena Tilang

1 hari lalu

Operasi Keselamatan Jaya, Mobil Pakai Strobo Siap-siap Kena Tilang

Polda Meto Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya dari mulai hari ini, 7 Februari sampai dengan 20 Februari 2023.