Pj Gubernur DKI Bakal Tampung Pendapat Warga soal Jalan Berbayar

Reporter

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai meninjau Kali Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Kamis, 19 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masyarakat untuk memberikan pendapat tentang rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Langkah tersebut diambil agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta bisa mengkaji sistem ERP sebelum diterapkan. Maka dari itu, Heru bersedia menerima saran dari warga terkait hal ini.

Kini regulasi sistem jalan berbayar di Ibu Kota masih dalam tahap pembahasan. Menurut Pj Gubernur DKI tersebut, masih ada tujuh tahapan proses untuk mengkaji aturan ERP ini

"Silakan saja masyarakat untuk memberi pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (pembahasan)," kata dia, seperti dilansir Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Rabu, 25 Januari 2023.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemberlakukan sistem jalan berbayar di Jakarta tidak bisa dilakukan secara bersamaan di 23-25 titik. Nantinya, kata dia, pemerintah bakal mengutamakan jalan yang sudah terlayani transportasi umum terlebih dahulu.

"Menerapkan ERP titik-titiknya tidak sporadis sekaligus di 23 titik. Kalau itu sudah terlayani MRT, TransJakarta dengan baik, aturan sudah ada, kita petakan," jelas Heru.

Sementara itu Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta merencanakan penerapan ERP setiap hari sejak pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Beberapa wilayah yang bakal memberlakukan sistem ini adalah Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, dan Jalan Gunung Sahari.

Ada juga Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati mulai dari simpang Jalan Ketimun 1 sampai simpang Jalan TB Simatupang.

Selanjutnya di Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan.

Baca juga: Dana Hibah Tilang Elektronik Diusulkan Rp 84,9 Miliar, Dukung ETLE Mobile

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto






Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

4 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

4 jam lalu

Di Hadapan Pengemudi Ojol, Kadishub DKI Janji Tarik Draf Raperda ERP untuk Dikaji Ulang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang di dalamnya berisi rencana pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Diketahui, saat ini Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPRD DKI Jakarta.


Uji Coba Penutupan 27 Putar Balik di Jakarta Juni 2023, Simak Daftar Lokasinya

6 jam lalu

Uji Coba Penutupan 27 Putar Balik di Jakarta Juni 2023, Simak Daftar Lokasinya

Dishub DKI mulai melakukan penutupan 27 putar balik pada Juni 2023. Akan melalui masa uji coba selama tiga bulan. Simak lokasinya.


Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

9 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

11 jam lalu

Heru Budi Minta Masukan Masyarakat Soal ERP Disampaikan ke Posko Pengaduan di Balai Kota

Kajian penerapan ERP bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.


Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

1 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi Puji Heru Budi Karena Galakkan Angkutan Massal di Jakarta

Menhub Budi Karya Sumadi memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena menggalakkan angkutan massal, jadi contoh daerah lain.


14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

1 hari lalu

14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

BKKBN memaparkan jumlah potensi kasus stunting di Jakarta menyentuh 14 persen. Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.


Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

1 hari lalu

Pengamat: Daerah Lain Tak Perlu Belajar Sistem Transportasi ke Luar Negeri, Cukup dengan Transjakarta

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai Transjakarta telah sejajar dengan pelayanan transportasi umum di berbagai kota-kota di dunia.


Mengenal Kembali Gagal Ginjal Akut yang Menyerang Anak-anak

1 hari lalu

Mengenal Kembali Gagal Ginjal Akut yang Menyerang Anak-anak

Kasus gagal ginjal akut kembali terjadi. Sebenarnya apa itu? Bagaimana gejalanya?


2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Emak-emak Depok Resah dan Anggap BPOM Kecolongan

1 hari lalu

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Emak-emak Depok Resah dan Anggap BPOM Kecolongan

Kasus gagal ginjal akut kembali muncul di Jakarta. Hal tersebut membuat emak-emak di Depok khawatir. Bahkan semprot kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).