Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan tanggapan terkait rencana pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota. Namun menurutnya ada hal yang harus dilakukan agar sistem itu bisa diterapkan.

Menurut Kenneth, jalan berbayar bisa diberlakukan di Jakarta apabila pelayanan transportasi umum sudah maksimal. Pelayanan transportasi yang belum maksimal, kata dia, membuat banyaknya anggapan sistem ERP hanya akan menyengsarakan warga DKI.

"Karena itu dikaji kembali secara komprehensif agar pengguna jalan tidak semakin resah dengan dampak ERP itu," kata dia seperti dilansir Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Rabu, 1 Januari 2023.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa kebijakan jalan berbayar di 25 titik Jakarta bakal berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Kondisi ini, menurut dia, berpotensi menambah masalah baru di Ibu Kota.

"Seperti warga yang tinggal di sekitar jalan ERP, lalu juga ojek daring, kurir, pekerja dan lainnya yang memiliki penghasilan pas-pasan, tentu akan menjerit karena harus membayar ERP ini," ujar Kenneth.

Kenneth sendiri sebenarnya mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menerapkan sistem jalan berbayar di 25 ruas jalan. Akan tetapi, dirinya menyarankan agar hal itu dilakukan secara bertahap.

Dirinya menyarankan agar sistem ERP lebih dulu diberlakukan di jalan-jalan protokol atau daerah perkantoran. Menurut dia, hal itu bisa menghindari penolakan dari masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang tadinya tidak perlu bayar.

Ia menilai Jakarta belum bisa mengikuti negara-negara maju yang juga memberlakukan sistem jalan berbayar. Dirinya mencotohkan Singapura yang menerapkan parkir mahal, sehingga warganya memilih menggunakan transportasi umum.

Namun bedanya Singapura telah memaksimalkan layanan publik. Selain itu di luar negeri juga menerapkan pajak kendaraan bermotor dengan harga tinggi, sehingga warga enggan membeli kendaraan bermotor dan memilih transportasi umum.

"Kalau Jakarta sudah dalam kondisi seperti ini barulah pantas menerapkan ERP di 25 ruas jalan," tutup dia.

Baca Juga: Formula 1 2023: Haas Luncurkan Livery Baru, Coraknya Lebih Modern

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto