TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan tanggapan terkait rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Dirinya mengkhawatirkan sistem ini bakal menjadi lahan korupsi baru bagi para oknum.
Hal itu, kata dia, bisa saja terjadi jika Pemerintah Provinsi (Pemrpov) DKI tetap ngotot memberlakukan sistem ERP di 25 ruas jalan Jakarta. Demi menghindari tindakan korupsi pada sistem ERP ini, Kenneth menyarankan agar pemerintah transparansi.
Kenneth menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem jalan berbayar di 25 titik jalan Jakarta. Dirinya menilai aturan tersebut lebih baik dilakukan secara bertahap, seperti diterapkan di jalan-jalan protokol atau area perkantoran lebih dulu.
"Jangan sampai nanti malah menjadi lahan korupsi baru, tolong jelaskan dan sampaikan ke publik untuk apa uang ini. Jadi peran serta keterlibatan masyarakat juga harus ada dalam hal ini agar semua jelas dan transparan," kata dia, dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika sistem ERP tetap dipaksakan, maka dirinya khawatir bakal memunculkan masalah baru. Apalagi kebijakan jalan berbayar ini sudah mendapat penolakan dari pengemudi ojek online (ojol).
Menurut dia, kebijakan jalan berbayar di 25 titik tidak akan maksimal dalam mengurangi kemacetan Jakarta. Ia yakin kendaraan roda empat dan roda dua akan mencari jalan alternatif lain sehingga titik kemacetan akan berpindah ke jalan-jalan non protokol.
"Ini (sistem ERP di 25 ruas jalan Jakarta)pasti akan menimbulkan masalah baru," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut.
Sementara itu, Kenneth juga memberikan tanggapan terkait masalah pengemudi ojol hingga kurir. Ia berharap hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan pihak provider sehingga tidak membebankan pengemudi yang penghasilannya tidak seberapa.
"Bisa melakukan komunikasi yang solutif dengan Pemprov terkait kebijakan ERP ini. Jangan malah tarif tersebut dibebankan kepada kawan-kawan ojol atau kurir," tutup dia.
Baca Juga: Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta
ANTARA
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
![Orang-orang melewati poster Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan politisi Anwar Ibrahim, selama kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Mei 2018. [REUTERS / Lai Seng Sin]](https://statik.tempo.co/data/2020/02/27/id_918687/918687_720.jpg)
