TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan memberlakukan kebijakan Zero ODOL (over dimension over loading) atau truk berlebih muatan mulai Januari 2023. Namun tampaknya harus molor.
Kemenhub malah berencana menerapkan kebijakan Zero ODOL atau truk ODOL molor hingga tahun depan. Ini karena banyak penolakan dari sejumlah pihak.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan pelaksanaan Zero ODOL belum disepakati oleh Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Besok 7 Februari kami undang, apa konsepnya dan bagaimana keinginannya. Kami ingin menghimpun daya dulu," ujar Hendro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI dan Eselon I Kemenhub pada Kamis, 2 Februari 2023. "Insyaallah dalam 2024 kami akan laksanakan Zero ODOL."
Hendro menerangkan sebenarnya Kemenhub sudah melakukan kesepakatan dengan Kemenperin dan Apindo secara bertahap. Namun, pihak-pihak yang masih belum sepakat belum memberikan penjelasani.
Dia tak menyebutkan pihak mana yang dinilai tak sepakat tersebut.
Budi Setiyadi saat menjabat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan kebijakan Zero ODOL sudah tidak bisa ditunda lagi karena seharusnya mulai diterapkan pada 2021.
"Karena ada permintaan penundaan, kami tunda ke 2023. Jadi awal tahun depan ini sudah harus dilaksanakan," ujar Budi dalam webinar Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan pada Selasa, 8 Maret 2022.
Budi mengakui masih banyak pro dan kontra pemberlakuan Zero ODOL dari pengemudi truk, pemilik kendaraan, hingga perusahaan logistik. Namun harus segera diberlakukan demi menjaga keselamatan lalu lintas dan sosial ekonomi.
"Kami sudah berikan waktu 5 tahun untuk perusahaan logistik melakukan penyesuaian. Kami harap tidak hanya pemerintah yang proaktif dengan kebijakan ini, tetapi para pelaku ODOL bisa melakukan normalisasi secara mandiri," ujarnya.
Baca: Kemenhub Sebut Kebijakan Zero ODOL 2023 Tidak Bisa Ditunda
