TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa penambahan panjang jalan atau pelebaran jalan bukanlah solusi peningkatan jumlah kendaraan di Jakarta. Dia menilai perpanjangan dan pelebaran jalan tetap tidak bisa mengimbangi jumlah kendaraan di Ibu Kota dan Jabodetabek.
"Jika ada penambahan jalan, investasinya terlalu mahal di Jakarta. Oleh sebab itu, kami lakukan di sisi pull-nya, kita tingkatkan layanan dan kualitas angkutan umum. Di sisi push-nya, pengendalian lalu lintas dilakukan," kata Syafrin, dikutip dari Tempo.co hari ini, Jumat, 17 Februari 2023.
Sejak 1994, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kepadatan kendaraan di Ibu Kota, salah satunya melalui sistem 3 in 1. Kemudian sistem tersebut diganti menjadi ganjil-genap pada 2016 dan bertahan hingga saat ini.
Terbaru, Pemprov DKI Jakarta mencanangkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih menuai pro-kontra dan belum juga menemukan regulasi yang tepat untuk penerapannya.
"Sekarang dalam konteks ERP itu sebenarnya sejak 2010 sudah dimulai. Pada 2014, ada proof of concept di Sudirman dan Rasuna Said. Itu keseluruhannya tidak bisa implementasi karena ada regulasinya yang belum," jelas Syafrin.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menuntaskan regulasi soal ERP ini. Dalam perampungan regulasi ini, Pemprov DKI akan mendengarkan masukan dari seluruh stakeholders terkait dengan aspek sosial dan ekonomi.
DICKY KURNIAWAN | MUTIA YUANTISYA
Pilihan Editor: DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
