Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan empat rekomendasi skema pembatasan BBM bersubsidi.

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengatakan skema pembatasan BBM versi Indef untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan subsidi BBM, khususnya Pertalite.

“Total penyalahgunaan seluruh jenis BBM setara Rp 11,65 miliar. Penting bagi kita memikirkan bagaimana bisa memperbaiki kebijakan BBM,” ujar Imaduddin dalam diskusi virtual Indef, dikutip hari ini, Selasa, 28 Maret 2023.

Empat rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi tersebut dibagi berdasarkan skema daftar negatif atau negative list kendaraan pengguna Pertalite dan Solar.

Kelompok kendaraan yang masuk dalam daftar negatif itu dilarang menggunakan atau membeli BBM bersubsidi.

Berikut ini skema pembatasan BBM bersubsidi versi Indef:

1. Seluruh mobil pelat hitam, mobil dinas, dan motor di atas 150 cc
Dengan skema daftar negatif tersebut Indef memproyeksikan penghematan fiskal mencapai Rp 5,78 triliun jika diimplementasikan setelah Lebaran 2023.

Penghematan bakal menjadi Rp2,89 triliun jika diterapkan mulai September 2023.

2. Seluruh mobil pelat hitam dan mobil dinas
Penghematan fiskal skema kedua ini Rp 5,43 triliun bila diterapkan setelah Lebaran 2023, dan sebesar Rp 2,71 triliun bila diimplementasikan per September.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Imaduddin, skema tersebut tidak mengeluarkan biaya pengawasan kebijakan seragam untuk semua jenis mobil dan sepeda motor.

3. Sistem kuota untuk mobil pelat hitam, mobil dinas dan motor di atas 150 cc.
Skema ketiga dinilai memiliki kelemahan. Menurut Imaduddin, skema tersebut bisa mencegah konsumsi secara berlebihan, tapi rawan penyelewengan kuota.

4. Mobil pelat hitam dan dinas di atas 1.400 cc serta motor di atas 150 cc
Amaduddin mengatajan opsi empat memiliki aspek keadilan karena hanya mobil dengan cc besar yang masuk negative list.

"Akan tetapi, potensi penghematan lebih kecil dan biaya pengawasan berpotensi tinggi,” ucapnya Peneliti Indef tersebut.

ANTARA

Pilihan Editor: Pembatasan Pembelian BBM Pertalite, Kapan Diterapkan?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

1 hari lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

Fadhil Hasan yang saat itu menjadi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan ekspor pasir laut banyak mudarat.


Harga Minyak Dunia dan BBM Nonsubsidi Turun, Bagaimana dengan Harga Pertalite?

3 hari lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Harga Minyak Dunia dan BBM Nonsubsidi Turun, Bagaimana dengan Harga Pertalite?

Harga minyak dunia terus berfluktuasi, namun belakangan mengalami tren penurunan. Apakah harga Pertalite juga akan diturunkan seperti Pertamax?


Baru Dua Hari Dilantik, Presiden Nigeria Naikkan Harga BBM 3 Kali Lipat

9 hari lalu

Presiden Nigeria, Bola Tinubu di Abuja, Nigeria, 29 Mei 2023. REUTERS/Temilade Adelaja
Baru Dua Hari Dilantik, Presiden Nigeria Naikkan Harga BBM 3 Kali Lipat

Kebijakan ini diambil beberapa hari setelah Presiden baru Nigeria Bola Tinubu mengatakan subsidi bahan bakar akan dihapuskan.


Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023: Pertamax Turun, Pertalite Bertahan

9 hari lalu

Pengendara membeli BBM di salah satu SPBU di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Pemerintah resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter, Pertamax Turbo dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter, dan Dexlite dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter  per liter yang mulai berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023: Pertamax Turun, Pertalite Bertahan

Adapun jenis bahan bakar minyak yang mengalami penyesuaian harga BBM, meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.


Protes Subsidi BBM, 1.500 Aktivis di Belanda Ditangkap

13 hari lalu

Petugas polisi menahan seorang pengunjuk rasa Pemberontakan Punah dalam mengkampanyekan Perubahan Iklim di dekat Gedung Parlemen di London, Inggris, 8 Oktober 2019. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan tahapan terakhir dalam kampanye global atas langkah yang lebih tegas dan lebih cepat terhadap perubahan iklim, yang dikoordinasikan oleh kelompok tersebut. REUTERS/Henry Nicholls
Protes Subsidi BBM, 1.500 Aktivis di Belanda Ditangkap

Belanda menangkap 1.500 aktivis yang berunjuk rasa di Den Haag pada Sabtu lalu. Jumlah aktivis yang ditangkap adalah yang terbanyak.


Hampir 60 Persen Masyarakat Anggap Subsidi Kendaraan Listrik Untungkan Segelintir Pihak

19 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kanan) bersama (kri-kanan) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Deputi koordinasi bidang perniagaan dan industri ali murtopo simbolon, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan
Hampir 60 Persen Masyarakat Anggap Subsidi Kendaraan Listrik Untungkan Segelintir Pihak

Hampir 60 persen itu kritik masyarakat itu didasarkan pada penilaian bahwa subsidi kendaraan listrik hanya menguntungkan segelintir pihak.


Faisal Basri: Perbanyak SPKLU Lebih Mendesak Dibanding Subsidi Kendaraan Listrik

19 hari lalu

SPKLU baru di Tol Trans Sumatera. (Foto: ANTARA/HO-Humas PLN)
Faisal Basri: Perbanyak SPKLU Lebih Mendesak Dibanding Subsidi Kendaraan Listrik

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diberlakukan pemerintah.


Warganet Curiga Subsidi Kendaraan Listrik untuk Bancakan Peng-peng, Apa Maksudnya?

19 hari lalu

Anggota Paspampres berjaga di samping mobil listrik yang akan digunakan oleh delegasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis 10 November 2022. Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan resmi dalam perhelatan KTT G20 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Warganet Curiga Subsidi Kendaraan Listrik untuk Bancakan Peng-peng, Apa Maksudnya?

Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengungkap fakta menarik soal kebijakan subsidi kendaraan listrik, di mana mayoritas masyarakat menolaknya.


Indef Sebut 80 Persen Masyarakat Tak Setuju Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

19 hari lalu

Motor Anak Bangsa Electro EL03 dipajang di PEVS 2023. (Foto: Tempo/Kusnadi)
Indef Sebut 80 Persen Masyarakat Tak Setuju Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

Indef mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen masyarakat tidak setuju dengan subsidi kendaraan listrik yang dikeluarkan pemerintah.


Terpopuler: Warganet Sempat Dihebohkan Anies dan Luhut, Bos Toko Buku Gunung Agung Buka Suara soal PHK

19 hari lalu

Anies Baswedan dan Luhut Binsar Pandjaitan. dok.TEMPO
Terpopuler: Warganet Sempat Dihebohkan Anies dan Luhut, Bos Toko Buku Gunung Agung Buka Suara soal PHK

Isu subsidi kendaraan listrik sempat ramai dibicarakan di Twitter. Unggahan-unggahan itu merespons pernyataan calon presiden Anies dan Luhut.