Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko soal Kendaraan Listrik: Pemerintah Harus bisa Pisahkan Ayam dengan Telur

Reporter

image-gnews
Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) akan kembali menggelar PEVS pada tahun ini di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 17-21 Mei nanti. Periklindo dipimpin oleh Jenderal (Purn) Moeldoko, yang juga Kepala Staf Kepresidenan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, PEVS 2023 bakal menghadirkan hal baru, seperti demo pemadaman kebakaran terhadap baterai lithium mobil listrik.

Periklindo dibentuk pada 2021 dengan ketua umum Moeldoko. Menurut dia, dalam menyambut era elektrifikasi ini Periklindo siap membantu pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhannya.

"Periklindo dirikan antara lain untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia," ujar Moeldoko kepada Tempo pada Kamis lalu, 4 Mei 2023, di Kantor Staf Kepresidenan di Kompeks Istana Negara, Jakarta.

Dalam menyambut era elektrifikasi, Periklindo siap membantu pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhannya. Maka dari itu, pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) secara rutin digelar sejak tahun lalu.

Berbeda dengan asosiasi yang lain, Periklindo juga melakukan pengembangan kendaraan listrik.

Moeldoko menjelaskan bagaimana kiprah Periklindo dalam pengembangan kendaraan listrik kepada wartawan Tempo Rafif Rahedian dan Dimas Prasetyo. Dia didampini sejumlah pengurus Periklindo, berikut petikannya:

Apakah pengembangan mobil listrik sejauh ini sudah sesuai target?

Dari sisi semangat pemerintah dulu, ya. Karena pemerintah punya komitmen dan target pemenuhan zero emission 2060.

Kedua, pemerintah juga sangat konsen dengan impor BBM berlebihan yang meningkat besar agregatnya dari waktu ke waktu. Populasi meningkat sehingga konsumsi BBM juga makin meningkat.

Maka pemerintah mempercepat pembangunan industri kendaraan listrik di Indonesia dengan menerbitkan Perpres 55 Tahun 2019 Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Kemudian pada Inpres Nomor 7 Tahun 2022, pemerintah menekankan kembali transisi dari mobil bermesin pembakaran internal (Internal Combution Engine/ICE) ke kendaraan listrik secara bertahap. Instruksi ini untuk jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah, jajaran kementerian lembaga TNI/Polri, untuk secara bertahap beralih.

Kalau bertahap apakah bisa cepat pengembangan kendaraan listrik?

Karena memang tidak bisa juga sekaligus, semuanya gradual. Kesiapan submit-nya yang belum. Tapi semangat pemerintah sudah kelihatan.

Lalu, bagaimana upaya mendorong publik?

Untuk memacu masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi, namanya insentif atau subsidi kendaraan listrik.

Ini sebagai pemicu bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik selagi ada insentif. Pada sisi yang lain, juga pemacu bagi industri. Karena industri terpacu untuk memenuhi permintaan. Supaya seimbang supply dan demand.

Jangan sampai semangat publiknya tinggi tapi industrinya tidak siap merespons. Saya pikir inpres menjadi pemicu dan pemacu. Pemicu bagi masyarakat pembeli, dan pemacu bagi industri. Harapannya seperti itu.

Apakah aturan-aturan itu cukup?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya pikir pemerintah juga harus mengevaluasi dan mengikuti perkembangan peraturan Menteri Keuangan yang sekarang sudah diterbitkan. Bagaimana mekanisme insentif pembelian motor listrik dan mobil listrik serta kendaraan listrik konversi itu diberikan.

Apakah itu nanti memberatkan pengusaha atau tidak, apakah itu menyulitkan para pembeli atau tidak? Mekanisme ini sebenarnya pernah Periklindo bicarakan dalam sidang rapat internal dengan kementerian terkait.

Bagaimana dengan kesiapan fasilitas dan infrastruktur kendaraan listrik

Semangat masyarakat juga harus didukung oleh ekosistem yang memadai. Ekosistemnya adalah SPKLU. Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan untuk charging.

Sudah dikasih insentif dan semangat membeli tinggi, sulit (kalau tidak ada ekosistemnya). Nanti berhenti lagi.

Periklindo berpendapat, pemerintah harus bisa memisahkan antara ayam dan telur (kendaraan listrik dulu atau fasilitasnya dulu). Tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah harus bersama-sama dengan pengusaha untuk segera menyiapkan infrastruktur pengisian.

Sejauh ini penyiapan infrastruktur sudah memuaskan?

Saya pikir PLN dan Pertamina sudah mulai bergerak. Beberapa pengusaha sudah menyiapkan untuk melakukan itu, baik dengan swap maupun SPKLU biasa.

Infrastrukturnya sudah, instrumen di atasnya sudah, insentif sudah, terus pembangunan infrastrukturnya segera disiapkan. Maka kalau sudah terpenuhi semua, pasti semangat masyarakatnya tinggi.

Tidak bisa kami memaksa masyarakat membeli kalau semua itu belum siap.

Sepertinya kurang cepat penyiapan infrastukturnya...

Saya pikir dengan semangat instrumen yang disampaikan pemerintah ini, kami semuanya merespons. Kalau bisa saya katakan, rapat untuk mobil listrik itu dilakukan hampir dua minggu sekali. Selalu kami rapat tentang kendaraan listrik.

Jadi semangatnya luar biasa. Sambil menunggu waktu, tapi semuanya bisa dijalankan secara simultan.


Catatan Redaksi
:
Telah dilakukan editing artikel dan judul pada Jumat, 5 Mei 2023, pukul 13.34 WIB demi kenyamanan pembaca. Terima kasih. 

Pilihan Editor: Intip Koleksi Mobil Jokowi yang Kekayaannya Naik Jadi Rp 82,3 Miliar

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

2 hari lalu

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN di Aula BSKDN, Jumat, 12 Juli 2024. BSKDN Kemendagri tengah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dok. Kemendagri.
BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga memastikan setiap program dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

9 hari lalu

Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

HIPMI menyebut melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Indonesia. Sektor industri terkena imbas.


Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

10 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

Ada sebanyak delapan negara maju yang memutuskan untuk memblokir TikTok dari pegawai pemerintahan negara mereka. Berikut daftar dan alasannya.


Mercedes-Benz EQE SUV, Mobil Listrik nan Mewah dan Tangguh

11 hari lalu

Mercedes-Benz EQE SUV
Mercedes-Benz EQE SUV, Mobil Listrik nan Mewah dan Tangguh

Selain performanya yang mengesankan, "kemewahan" didefinisikan ulang oleh EQE SUV melalui detailinteriornya yang cermat


Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pabrik baterai mobil listrik di Karawang itu merupakan visi yang menjadi kenyataan.


Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.


Pemerintah Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang, Luhut: Visi yang Jadi Kenyataan

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pemerintah Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang, Luhut: Visi yang Jadi Kenyataan

Luhut mengatakan peresmian pabrik baterai mobil listrik yang diklaim sebagai pabrik terbesar se-Asia Tenggara itu menandai era baru Indonesia.


Jokowi Resmikan PT HLI Green Power Karawang, Pabrik Baterai EV Terbesar di Asia Tenggara

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Resmikan PT HLI Green Power Karawang, Pabrik Baterai EV Terbesar di Asia Tenggara

Presiden Jokowi mengklaim peresmian PT HLI Green Power sebagai tonggak baru bagi Indonesia pemain global untuk mobil listrik.


Sebaran SPKLU di 75 Titik, Yogyakarta dan Jawa Tengah Target Pasar Mobil Listrik

13 hari lalu

SPKLU di Jalan Tol Jawa Tengah. (Foto: PLN)
Sebaran SPKLU di 75 Titik, Yogyakarta dan Jawa Tengah Target Pasar Mobil Listrik

Keberadaan SPKLU di sejumlah daerah dinilai kalangan produsen otomotif turut mempengaruhi sasaran target pasar mobil listrik.


Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

16 hari lalu

Lokasi Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta di Area Perkantoran Lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis 27 Juni 2024. Layanan diberitahukan dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan buntut ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara. FOTO: AYU CIPTA I TEMPO
Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap PDN yang terjadi belakangan ini.