Warga memperpanjang pajak kendaraan bermotor saat Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Surabaya - Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur akan mempermudah layanan program pemutihan atau pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai 23 Oktober-28 Desember mendatang. Kepala Subdit Regident Ditlantas Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Eddwi Kurniyanto mengatakan, selain datang ke Samsat, masyarakat yang ingin memutihkan denda pajak kendaraan bisa melakukannya secara online melalui aplikasi E-Smart Samsat.
"Pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan juga bisa daring (online). Jadi, kalau asalnya kendaraan dari Pacitan, bisa tetap bayar di Surabaya, termasuk untuk cek fisik kendaraan karena data akan masuk secara daring," tuturnya, Jumat, 20 Oktober 2017.
Selain itu, kata Eddwi, pihaknya akan menambah jam layanan guna mendukung program pemutihan pajak mobil dan motor. "Jika memang jumlah wajib pajak yang membayar mengalami peningkatan, maka anggota kami akan menambah jam layanan. Bahkan untuk hari Sabtu juga tetap ada pelayanan," ujarnya.
Namun, saat ditanya berapa lama jam tambahan itu, dia menuturkan akan melihat kondisi di lapangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan lebih dulu.
Eddwi menuturkan, pemutihan pajak kendaraan bermotor diperuntukkan untuk pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya BBN II.
Dibebaskan pula sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga pajak kendaraan bermotor (PKB). "Selain itu, insentif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang pelat dasar kuning sebesar 30 persen dari pokok PKB," ucapnya.
Sasaran kebijakan pengurangan dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga BBN-KB, seperti motor dan mobil atas penyerahan kedua dan seterusnya, serta kenaikan dan/atau bunga pajak yang belum dibayar hingga 28 Desember 2017.
