TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan revisi atau relaksasi pengenaan PPnBM atas kendaraan roda empat, hanya saja kebijakan itu tidak berlaku bagi kendaraan super mewah. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan tarif PPnBM untuk kendaraan super car masih sama yakni di angka 125 persen. Dia menyebut tarif maksimal 70 persen hanya berlaku bagi kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 5.000 CC. "Jadi diatas 5.000 cc tetep 125 persen," kata Airlangga, Senin 11 Maret 2019.

Baca: Supercar Bekas di TDA Luxury Toys Dibanderol Mulai Rp 400 Jutaan

Adapun, terkait mobil KBH2 mendapatkan tarif 3 persen, Airlangga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pelaku indusri dan mengklaim mereka mau menyesuaikan dengan keinginan pemerintah. "Nah PP KBH2 kan akan berakhir, jadi PP mobil listrik ditambahkan," ucapnya.

Dalam rapat konsultasi dengan DPR, secara umum pelonggaran kebijakan tersebut mencakup tiga aspek yakni terkait dengan dasar penghitungan pengenaan PPnBM, pengelompokan kendaraan penumpang, hingga perluasan insentif untuk program rendah emisi.

Soal dasar penghitungan PPnBM, dalam rencana beleid itu, kedepan penghitungan PPnBM tidak lagi didasarkan pada kapasitas mesin atau CC, namun akan mempertimbangkan jenis konsumsi bahan bakar dan emisi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan mekanisme yang baru tersebut, kendaraan dengan memiliki emisi CO2 yang lebih rendah akan mendapatkan tarif PPnBM yang lebih rendah. Kebijakan tersebut merupakan implikasi dari niatan pemerintah untuk mendorong produksi dalam negeri.

Simak: Beli Supercar Bekas di TDA Luxury Toys Bisa Kredit

Selain perubahan dasar penghitungan, ke depan pemerintah juga akan mereformulasi pengelompokan jenis kendaraan. Jika dalam regulasi existing masih membedakan antara mobil sedan dengan non sedan. Pada saat regulasi baru ini diterapkan, pengelompokan kendaraan tersebut tidak berlaku.

Adapun rencana perubahan yang terakhir mencakup perluasan insentif bagi yang semula diberikan kepada kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) diperluas dengan mencakup kendaraan yang masuk program rendah emisi karbon yakni KBH2, Hybrid, Flexy Engine dan Kendaraan Listrik.

BISNIS