TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI akan mempertegas berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Salah satunya berkaitan dengan Pasal 140 yang mensyaratkan warga Jakarta melampirkan surat kepemilikan garasi atau ruang parkir sebelum membeli kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan aturan berkaitan ihwal larangan parkir di jalan permukiman dan kewajiban kepemilikan garasi segera dikeluarkan. Menurut dia, kebijakan ini seiring dengan instruksi Gubernur Anies Baswedan untuk membatasi dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama mobil. “Surat kepemilikan garasi dikeluarkan kelurahan setelah pemilik menunjukkan bukti punya lahan parkir,” kata Syafrin beberapa waktu lalu.

Menurut Syafrin, Badan Pendapatan Daerah dengan perusahaan penjualan mobil dan perusahaan pemberian kredit akan memasukkan surat keterangan kepemilikan garasi sebagai syarat wajib jual-beli. Mereka akan meminta Polda Metro Jaya memasukkan aturan tersebut dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan dan pembayaran pajak.

Balai Kota telah mengatur syarat kepemilikan mobil lewat Perda Nomor 5 Tahun 2014. Namun penegakan dan penindakan terhadap aturan ini baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan Gubernur Djarot Saiful Hidayat pada pertengahan 2017. Saat itu, petugas Dinas Perhubungan keluar-masuk perumahan untuk merazia mobil-mobil yang terparkir di jalan dan gang. Setelah pucuk pimpinan beralih ke Gubernur Anies Baswedan, razia serupa tidak berjalan lagi dan gang-gang di permukiman kembali menjadi lahan parkir. Isu kewajiban parkir di garasi baru muncul kembali dua pekan terakhir setelah Depok mengeluarkan Perda Garasi.

Meski tidak detail, Perda DKI Nomor 5 Tahun 2014 mengharuskan penjual meminta surat keterangan kepemilikan garasi dari calon pembeli mobil. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) juga diminta mengajukan persyaratan yang sama saat pemilik hendak membayar pajak tahunan. Namun kedua ketentuan tersebut tidak berjalan.